BERITAOPINI.ID, TAPSEL SUMUT | Direktur Eksekutif Lembaga Renjana Nauli Parko Harahap meminta Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan memeriksa 248 kader PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dalam kasus dugaan korupsi bantuan operasional. Hal tersebut dilakukan untuk menaikkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan.
Membongkar perkara ini, alat bukti yang utama adalah keterangan para kader PPKBD. Keterangan mereka memegang perananan yang sangat penting mendudukkan perkara ini. Terutama apabila koordinator penyuluh keluarga berencana, PPTK hingga kepala dinas menyangkal melakukan korupsi. “Oleh karenanya didalam KUHP untuk pemeriksaan saksi, pengaturannya sebagai alat bukti mendapat porsi yang lebih banyak dari alat bukti yang lainnya”, ucapnya.
Parko juga mengungkapkan, kasus dugaan korupsi dana BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) ini, ada pihak-pihak yang berupaya agar proses hukumnya selesai ditingkat penyelidikan. Padahal Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan telah memeriksa seluruh koordinator penyuluh keluarga berencana, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) hingga Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ahmad Ibrahim Lubis dan mantan kadis Abdul Saftar Harahap. Sehingga kami berkeyakinan, penyidik telah menemukan peristiwa pidana kasus tersebut. “Ada ketua salah-satu organisasi sosial kemasyarakatan yang berupaya agar kasus tersebut diselesaikan, padahal dia tersandung kasus dana hibah”, jelasnya.
Informasi yang dihimpun dilapangan, salah-seorang koordinator penyuluh keluarga berencana kecamatan kerap mengutip uang setoran kepada koordinator kecamatan lainnya pada tahun 2022 yang lewat. Setoran tersebut atas arahan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tapanuli Selatan Ahmad Ibrahim Lubis. Uang yang dikutip alasannya diduga untuk keperluan pengamanan di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. (Afif)
1 Comment