Catatan BEM Peradaban Brebes untuk 100 Hari Kerja Presiden Prabowo

BERITAOPINI.ID | Jawa Tengah | Kabupaten Brebes | 28-01-2025

Urip Purnama Ketua BEM Universitas Peradaban Kabupaten Brebes menilai kinerja dan juga kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo masih banyak hal harus di maksimalkan, terutama dalam proses realisasi program kerjanya.

Presiden Prabowo fokus terhadap percepatan makan bergizi gratis, namun masih banyak wilayah yang belum merasakan program tersebut. Selain itu anggaran program makan bergizi gratis pun perlu dikaji ulang untuk jangka waktu yang panjang.

Urip mengatakan "Saya pun juga menilai segenap jajaran pemerintahan khusus nya di kementerian perlu ada nya evaluasi lebih mendalam. Seharusnya yang mengisi posisi itu adalah orang orang yang memang punya kapasitas dan kompetensi di bidang itu, bukan hanya karena politik balas Budi atau pun kedekatan secara personal".

Kepemerintahan di zaman Prabowo ini secara tidak langsung adalah bentuk representasi dari pemerintahan di zaman sebelumnya, artinya untuk orientasi ataupun tujuannya nya pun tidak beda jauh.

Masih banyak aspek yang perlu di perhatikan lebih lanjut seperti bidang pendidikan yaitu mengenai kesejahteraan. "Waktu itu Presiden Prabowo pernah berkata akan ada kenaikan gaji untuk para guru, namun nyatanya sampai saat ini belum terlaksana" ujar Urip.

Kebijakan PPN yang dibuat pada waktu itu pun menuai pro kontra di masyarakat, terutama kekhawatiran soal efek domino yang ditimbulkan dari kenaikan PPN tersebut.

Berkaitan dengan rencana program swasembada pangan pun masih belum terlihat, entah itu karena butuh waktu lama ataupun memang belum ada pergerakan yang dilakukan.

Urip Menambahkan "Secara umum, saya menganggap 100 hari kerja Presiden Prabowo belum ada hal ataupun tindakan istimewa yang dilaksanakan, semuanya masih bersifat keberlanjutan dari pemerintah di zaman sebelumnya. Saya berharap antara kebijakan maupun program yang di rencanakan bisa benar benar terealisasi dengan baik serta mempunyai unsur keberpihakan terhadap masyarakat". (DwiK)