BERITAOPINI.ID, CILEGON | DPRD Kota Cilegon menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Cilegon Tahun 2022 di Gedung Paripurna DPRD Kota Cilegon, Selasa (18/4/2023).
Pada rapat paripurna tersebut, DPRD Kota Cilegon meminta agar Pemerintah Kota Cilegon menindaklanjuti 8 catatan pada rekomendasi LKPj Walikota Cilegon 2022. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Miraj.
Mengawali paripurna, Isro menyampaikan, rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil rangkaian rapat gabungan yang dilakukan Pansus DPRD dengan Pemkot Cilegon. Pada rekomendasi LKPJ Walikota Cilegon Tahun 2022 yang disampaikannya terdapat beberapa rekomendasi.
Diantaranya menyangkut pendapatan, belanja, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan urusan pilihan, pencapaian 19 program prioritas dan janji politis, capaian kinerja pelaksanaan tugas bantuan dan penugasan dan catatan- catatan strategis lainnya.
Disebutkan Isro terdapat 8 poin di dalam catatan strategis diantaranya, pertama, Pemkot diminta lebih fokus pada pendapatan dengan merubah struktur BPKAD menjadi 2 badan yaitu Bappenda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Kemudian kedua, Pemkot diminta membuat perencanaan yang matang sehubungan dengan Silpa yang masih terbilang besar. Karena penyerapan anggaran pada triwulan I hingga III, rendah sementara penyerapan pada Triwulan IV meningkat.
“Kedua Silpa yang cukup besar yang menjadi fenomena yang terjadi selama ini ialah penyerapan anggaran cenderung merendah di triwulan satu sampai tiga tetapi melonjak di triwulan empat, oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang baik dalam penyusunan APBD,” ungkapnya.
“Termasuk target penyerapan yang jelas dan proporsional per triwulan agar penyerapan tidak menumpuk di akhir tahun,” sambung Isro.
Catatan lain yang diminta untuk ditindaklanjuti terkait dengan sisi pelaksanaan APBD. Dalam catan itu, Pemkot diminta dapat dilakukan optimalisasi pendapatan, percepatan realisasi belanja, melalui percepatan penyelesaian tagihan, penyederhana mekanisme kontrak, monitoring dan evaluasi.
Isro juga menyinggung catatan lainnya terkait kerja sama BUMD dengan pihak lain harus ditempuh sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perangkat daerah yang membidangi BUMD memberikan informasi yang lengkap kepada DPRD. Kemudian membuat perencanaan yang matang untuk pemanfaatan gedung eks matahari lama, perangkat tidak terlibat mesin politik.
“Memberikan punishment kepada OPD yang penyerapan rendah dan reward kepada OPD yang penyerapan tinggi,” paparnya.
Saat diwawancara usai rapat, Isro kembali menekankan agar pemkot benar-benar memperhatikan rekomendasi yang disampaikan. Ia menekankan terkait pemisahan BPKPAD menjadi dua badan sangat penting. Hal itu agar dalam pengelolaan pendapatan dan keuangan dapat dilakukan terpisah dan lebih terstruktur.
“Lebih terkonsentrasi terhadap sesuatu yang tidak menumpuk. Semisalnya kita kan banyak aset di Kabupaten Serang, ada tambahan juga, ketika ada badan, DPRD berharap ini bisa menjadi konsentrasi setiap badan. Artinya tidak carut marut. Walaupun sekarang memang tidak carut marujut, tetapi tanggung jawabnya jelas, fokusnya. Harapan kami ada peningkatan perbaikan lah,” tuturnya.
Sementara, Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengatakan akan menjalankan sebaik-baiknya rekomendasi yang disampaikan DPRD. Terkait rekomendasi pemisahan BPKAD menjadi dua badan, pihaknya sangat setuju.
“Dari awal saya setuju, saya minta itu dipisahkan. Tapi memang perlu melakukan proses terlebih dahulu. Kemarin menurut keterangan Kaban (Kepala BPKPAD Dana Sujaksani), bahwa sudah koordinasi dengan pusat, pusat menginginkan dipisahkan. Tetapi saat diajukan ke gubernur, nah ini yang masih harus kita lakukan koordinasi kembali,” terangnya.
Helldy menyatakan akan secepatnya melakukan pemisahan badan tersebut setelah Lebaran usai.
“Setelah Lebaran lah. Karena dibeberapa tempat sudah Bappenda,” pungkasnya.
