Evaluasi terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memunculkan beragam pandangan dari pengamat, akademisi, dan masyarakat. Meski survei menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, sejumlah catatan kritis tetap diberikan terkait implementasi kebijakan yang dinilai masih memiliki kekurangan.
Direktur DEEP Indonesia, Neny Nur Hayati, menyoroti sejumlah narasi yang berkembang di media sosial. Sosok Erick Thohir, Sri Mulyani, Abdul Mu’ti, dan Muhaimin Iskandar menjadi perhatian publik atas kebijakan mereka, seperti gagasan superholding BUMN, penghapusan kredit macet UMKM, hingga program makan bergizi gratis (MBG).
Namun, Neny mencatat bahwa kebijakan populis seperti MBG yang bertujuan memberikan dampak langsung pada masyarakat masih menemui masalah pengawasan. “Ada kasus keracunan akibat program ini. Ini menjadi tantangan serius pemerintah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan baik,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa dinamika politik ke depan akan semakin kompleks, dengan polarisasi masyarakat yang tinggi. "Survei kepuasan tidak akan sepenuhnya berpengaruh jika kebijakan kontradiktif terhadap kebutuhan masyarakat," tambahnya.
Kunto Adi Wibowo, Ph.D., pengamat politik, menyebut bahwa harapan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sangat tinggi. Program seperti “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” menjadi sorotan, tetapi ia mempertanyakan arah keberlanjutan pendidikan dasar dan menengah.
Menurut Kunto, pemerintah harus menghindari antiklimaks seperti yang terjadi pada MBG. "Tantangannya semakin besar. Apakah harapan masyarakat ini bisa dipenuhi?" tanyanya.
Dr. Gungun Heryanto menyoroti pentingnya fungsi pemerintah dalam evaluasi 100 hari kerja. Ia menilai keberfungsian kementerian harus dipetakan, termasuk roadmap kebijakan dan tata kelola birokrasi. "Penguatan lembaga demokrasi harus menjadi fokus. Kita tidak boleh lupa bahwa demokrasi harus terus diarahkan pada penguatannya," jelasnya.
Fishya Amina, peneliti dari LSN, mengungkap hasil survei yang menunjukkan bahwa 87,5% masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan program unggulan seperti pemeriksaan kesehatan gratis (88,2%) dan pelatihan kompetensi guru (86,9%) menjadi yang paling diapresiasi.
Namun, survei juga mencatat bahwa 20,5% responden belum menemukan kementerian tertentu yang menonjol. "Meski Kementerian Kesehatan dan Pendidikan mendapat apresiasi, ada ruang besar untuk perbaikan," ujar Fishya.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan besar untuk memastikan keberlanjutan program-program populis, penguatan tata kelola, dan pengawasan yang lebih baik. Dengan tingkat kepuasan awal yang tinggi, masyarakat berharap pemerintah mampu menjawab ekspektasi dengan kebijakan yang konsisten dan berdampak nyata. (Bara)
