BERITAOPINI.ID, KALIMANTAN BARAT |Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan khususnya Kalimantan Barat agaknya sudah menjadi rutinitas tahunan. Kebakaran hampir selalu terjadi di setiap musim panas, terutama saat musim panas ekstrem akibat pengaruh El Nino. Tentu saja faktor alam seperti musim panas yang berkepanjangan atau faktor manusia seperti adanya unsur kesengajaan ataupun kelalaian, atau kombinasi keduanya, bisa mempengaruhi. Penyebab kebakaran sulit ditentukan secara pasti sehingga acapkali timbul “praduga” atau mencari “kambing hitam” sebagai pembenaran atas teori di atas kertas. Namun demikian, tidak ada asap tanpa api, tidak ada akibat tanpa sebab.
Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) juga memprediksi musim kemarau di tahun 2023 akan lebih kering jika dibandingkan dengan tahun 2022, sehingga memungkinkan terjadi El Nino yang bisa meningkatkan Karhutla seperti yang terjadi di tahun 2019.
Berdasarkan data tersebut, Menko Polhukam meminta seluruh daerah untuk siap siaga dan meningkatkan usahanya untuk melakukan penanggulangan Karhutla.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah melakukan upaya preventif , dengan upaya penegakan hukum sepanjang tahun 2019-2022. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menerima 224 laporan dengan jumlah tersangka sebanyak 226 orang dan penyelesaian perkara sebanyak 209. Kemudian, upaya lain yakni adanya MoU atau kerja sama untuk Gakkumdu antara Kapolda Kalbar dengan Kajati Kalbar.
“Namun kami GMNI Kalimantan Barat menyikapi kebakaran lahan & hutan yang baru saja terjadi pada tanggal 21 Februari 2023 yang berlokasi di Jalan Parit Demang Dalam Ujung, Kelurahan Parit Tokaya Pontianak Selatan. Sudah dilakukan upaya pemadaman oleh BPBD Kota Pontianak & Pemadam Kebakaran Swasta, namun pada pukul 19.30 api kembali menyala dan meluas dikarenakan tekstur tanah yang gambut disertai angin kencang. Menurut pihak yang melakukan pengecekan, penyebab api belom dapat diketahui.” Ujar Felix Richardo, Wakil Ketua DPD GMNI Kalimantan Barat Bidang Agraria dan Kehutanan
“Dengan kejadian tersebut, kami dari GMNI Kalimantan Barat meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan atensi bahwa kejadian ini bisa saja terulang di tempat lain diseluruh kalbar, mengingat BMKG sudah memprediksi musim kemarau di tahun 2023 akan lebih kering daripada tahun 2022, Menko Polhukam juga meminta daerah yang rawan kebakaran hutan untuk siap siaga dalam musim kemarau 2023 yang akan tiba.” Tambah Bung Felix Richardo
“Pemerintah Provinsi jangan sampai tidak memperhatikan kondisi hutan kalimantan barat yg kian tergerus. Oleh sebab itu pemprov kalbar harus lebih memberikan atensi yg cukup besar . Karena bagaimanapun Kalimantan merupakan Paru paru dunia yg menopang udara segar” Tutup Mansio Sekretaris Bidang Kehutanan dan Agraria DPD GMNI KALBAR. (Francis Michelangelo Repo).
