BERITAOPINI.ID, Pacitan. JATIM – Politik identitas yang mengarah terciptanya kekuasaan absolut tak seharusnya tumbuh dan berkembang dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Penolakan terhadap politik identitas juga disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PC GMNI) Kabupaten Pacitan, oleh karena itu PC GMNI Pacitan mendorong masyarakat untuk perlu melakukan edukasi diri agar tercipta reformasi terintegrasi.
Ketua PC GMNI Pacitan, Muhammad Tonis Dzikrullah mengatakan, ditengah ketegangan tensi politik yang semakin memanas sekiranya perlu adanya pengendalian politik secara proporsional. Situasi politik yang dengan sengaja tidak dikelola secara proporsional (egoisme politik) merupakan arogansi politik primitif yang sekedar bertujuan sebatas mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.
“Selain itu, egoisme politik berpotensi menumbuhkan oligarki politik dan iklim yang tidak kondusif bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik dimana kekuasaan hanya berkutat atau dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari satu golongan tanpa memberikan celah kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi. Disamping itu, egoisme politik akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan, karena cenderung serakah dan rawan terjadinya praktek KKN,” kata aktivis ormas yang akrab disapa Tonis ini, Rabu (11-01-2023).
Tonis menjelaskan sekalipun ada anggapan bahwa bagi-bagi kekuasaan politik yang hanya berkutat pada satu golongan itu tidak masalah, jika memang orang yang naik dan menduduki kursi jabatan adalah orang yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan perbaikan dalam pemerintahan, namun tetap saja proses politik seperti itu tidak jauh berbeda dengan dinasti politik yang cenderung akan menimbulkan ketidakseimbangan.
“Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan selalu terjadi dimana kepentingan golongan akan menjadi suatu prioritas yang utama di atas kepentingan umum dalam sebuah egoisme politik. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar pada satu golongan tertentu dan sangat potensial terjadinya negosiasi serta penyusunan konspirasi kepentingan, sehingga akan sulit mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih,” tuturnya.
Fungsi kontrol kekuasaan akan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga berpotensi terjadi penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Egoisme Politik dapat membuat orang yang tidak berkompeten memiliki kekuasaan, tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan berasal dari satu golongan.
Maka Politik proporsional sangat penting guna pembangunan demokrasi dan kesejahteraan. “Siapapun yang memegang tampuk kekuasaan hasil dari proses politis harus menggunakan kekuasaan secara tepat, karena stabilitas politik dan kerukunan ditentukan dari ada atau tidak adanya proses check and balance. Bertindak dan menggunakaan kekuasaan secara adil serta menciptakan suasana politik proporsional merupakan langkah menuju kehidupan demokrasi yang sehat dan kesejahteraan,” tandasnya. (Red/yun).
