BERITAOPINI.ID, PRABUMULIH | LSM GMPB (Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Prabumulih Bersatu) hari ini Rabu 15 Maret 2023 melangsungkan Unjuk Rasa di depan Kantor DPRD Kota Prabumulih.
Ada ratusan masa LSM GMPB yang ikut hadir dalam aksi Unjuk Rasa tersebut. Dimulai dari Long March titik kumpul Balai Adat Kota Prabumulih menuju Kantor DPRD Kota Prabumulih menggunakan sepeda motor dipandu mobil komando.
Diketahui, pihak LSM GMPB dalam Unras tersebut menyampaikan aspirasi yang selama ini menjadi Unek-unek pihaknya terkait tenaga kerja lokal dan juga pokok tuntutan usulan Peraturan Daerah (Perda) terkait rekrutmen tenaga kerja lokal.
Ada hal menarik diawal forum audiensi antara perwakilan LSM GMPB dengan DPRD Kota Prabumulih. Yakni, terkait permintaan pihak LSM GMPB agar perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Prabumulih dalam hal ini Kadisnaker dihadirkan dalam Forum. Namun belakangan, forum audiensi tetap berlanjut walaupun tidak ada Kadisnaker dengan catatan akan diundang dalam pertemuan lanjutan. Dan, dalam forum audiensi tersebut menghasilkan beberapa poin kesimpulan audiensi.
Dijumpai usai keluar dari Forum Audiensi Ketua LSM GMPB Agus Sanjaya melalui Ketua Harian LSM GMPB Romli mengutarakan kekecewaan pihaknya, terkait tidak hadirnya Kepala Disnaker Kota Prabumulih dalam Unras dan Forum Audiensi pihaknya dengan DPRD Kota Prabumulih. Padahal aksi Unras hari ini membahas terkait tenaga kerja yang ada kaitannya dengan pihak Disnaker.
“Yang kite tuju disini bukan masalah Perda bai, masalah Disnaker terkait 26 hasil dari kite aksi ke Pertamina 2 bulan yang lalu itu harus melalui Disnaker dan kami sudeh surati beberapa kali Disnaker ini tidak pernah hadir. Baik pertemuan di Perusahaan terakhir di DPRD ini, kami sangat kecewa dengan tindakan Disnaker ini, Ade ape sih ? dengan Disnaker susah nian nemui GMPB, ” lanjut Romli membeberkan kekecewaan Pihaknya.
Katanya, terkait Perda Tenaga Kerja Lokal, sebetulnya sudah sejak lama diajukan usulannya oleh LSM GMPB sejak 2010. Tahun 2016 baru terealisasi Perda Tenaga Kerja ini, yakni Perda No 4 Tahun 2016 tentang tenaga kerja lokal. Apakah isinya mengakomodir atau tidak usulan Perda sejenis, yang pernah pihaknya usulkan pada 2010 lalu ?. Yang jelas menurut Calik, sapaan akrabnya, pihaknya baru mengetahui hari ini saat forum bersama DPRD ini. Tentu jika nanti ada yang belum diakomodir, pihaknya akan meminta untuk direvisi pasal per pasal agar rekrutmen tenaga kerja lokal ini bisa benar-benar maksimal.
Masih kata Calik, sepintas kita baca Perdanya sebetulnya sudah bagus untuk mengakomodir tenaga kerja lokal. Tetapi fakta dilapangan penerapan Perda ini yang perlu dipertanyakan. Terutama penerapan Perda ini yang dilakukan Disnaker kota Prabumulih terkait rekrutmen tenaga kerja lokal di perusahaan Migas yang ada di Kota Prabumulih.
Karena jika memang betul diterapkan tidak akan sampai Demo-demo seperti ini untuk memperjuangkan tenaga kerja lokal Ring 1 operasional perusahaan. Apalagi sebatas tenaga kerja non skill seperti ini, pihaknya harus Demo Pertamina terlebih dahulu baru bisa, itupun belum pasti. “Sosialisasi Perdanya kurang dan penerapannya pun yang patut dipertanyakan, ” tambahnya.
Kesimpulan Aksi ini menurut Calik salah-satunya yakni DPRD Kota Prabumulih akan memanggil atau mengundang perwakilan Pemerintah Kota Prabumulih dalam hal ini Disnaker Kota Prabumulih untuk duduk bersama pihaknya pekan depan. Jika sampai tidak hadir juga, pihaknya menegaskan akan melakukan aksi di depan Kantor Walikota Prabumulih. Untuk meminta mencopot Kepala Disnaker Kota Prabumulih Sanjay Yunus SH MH, jika sampai tidak hadir.
Tanggapan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih.
Dihubungi melalui sambungan telpon Kadisnaker Kota Prabumulih saat itu masih dalam perjalanan dari Palembang menuju Prabumulih, Rabu 15 Maret 2023. Setelah sampai di Prabumulih Kadisnaker baru bisa memberikan keterangannya.
Kadisnaker Kota Prabumulih Sanjay Yunus SH MH menjelaskan untuk aksi Unjuk Rasa LSM GMPB hari ini Rabu (15/3/23) menyangkut kekecewaan pihak GMPB karena tidak hadir didalam forum audiensi di DPRD Kota Prabumulih tersebut. Dirinya menjelaskan, karena menurutnya memang saat aksi Unras dan Audiensi tersebut pihak LSM GMPB mungkin hanya menyampaikan Aspirasi dan DPRD Kota Prabumulih sendiri baru sebatas mendengarkan dan menerima Aspirasi. Setelah itu, setalah tahu, apa tuntutan pihak LSM GMPB mungkin nanti ada pertemuan lanjutan. Dan, pihaknya mungkin diundang nantinya.
Terkait adakah undangan atau tembusan Surat dari LSM GMPB ataupun DPRD Kota Prabumulih untuk meminta pihak Disnaker Kota Prabumulih untuk hadir menemui Unras LSM GMPB tersebut ?. Dirinya menjelaskan, “Kayaknya belum, aku belum, dak acak ngomong dak katek, ya. Apo mungkin masih, masih di sekretariat, ye. Masih dikantor kami, ye. Belum, belum tahu belum nerimo, bukan dak katek, belum nerimo mak itu, ye, ” ujar Sanjay kepada beritaopini.id Rabu (15/3/23), seraya mengatakan dirinya baru pulang dari Palembang.
Katanya, setelah melihat kesimpulan Rapat/Audiensi antara LSM GMPB dengan DPRD Kota Prabumulih Poin 2. Yakni terkait permintaan LSM GMPB kepada Disnaker agar fokus mengadakan pelatihan-pelatihan di Bidang Migas. Dirinya menegaskan wacana tersebut sebetulnya sudah sejak lama direncanakan Pemerintah Kota Prabumulih melalui Disnaker. Hal tersebut selaras dengan tugas penting Disnaker sendiri yakni mengurangi pengangguran di Kota Prabumulih.
Lebih lanjut ia menuturkan Senin kamarin (13/3/23) pihaknya sudah bertemu dengan PPSDM Migas Cepu dan sudah mengajukan pelatihan-pelatihan di bidang Migas ini. Antara lain, Diklat Operator Lantai Bor, Diklat K3, Operator Rigger, Operator Kran Mobil, Teknisi Listrik Migas. Seraya dirinya mengirimkan bukti dokumentasi pertemuan dengan pihak PPSDM Migas Cepu.
Jauh sebelum itu, pihaknya pernah mengikuti Rakor (Rapat Koordinasi) Se-Sumsel dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI dimana pada waktu itu yang hadir langsung Wamen Kemenaker RI. Salah satu saran juga langsung dari Wamen kepada Kadisnaker seperti Kota Prabumulih sebagai Kota penghasil Migas, untuk memanfaatkan CSR dalam bentuk pelatihan-pelatihan di Bidang Migas. Tidak sebatas bantuan-bantuan Sembako dan sejenisnya. Saran ini juga, sudah pernah pihaknya sampaikan dengan pihak FM Pertamina EP Limau Field, dan diaminin.
“Kemaren aku sempat jugo ngomong dengan Pak Jol FM Ubeb Limau, aku kemukakanlah, oke mereka oke, ” ujar Sanjay seraya mengatakan pelatihan ini nantinya agar diadakan di Kota Prabumulih tidak perlu ke luar kota, Tim Cepunya yang akan diundang.
Karena Prabumulih ini fasilitas cukup lengkap, Asrama, Aula , Ruang kelas ada. Tinggal nanti teknisnya bagaimana ?. Terutama untuk Instrukturnya nanti, bisa kita ambil dari PDSI , Pertamina Ubeb Limau, Samtan Gas dan lainnya. Karena di Prabumulih ini yang tercatat di Disnaker ada 37 Perusahaan yang bergerak di bidang Migas termasuk para Vendor.
Ia juga mengatakan wacana ini sudah muncul sejak lama semenjak dirinya menjabat Kadisnaker. Karena prioritas Program Disnaker ini salah satunya, setiap satu minggu sekali pihaknya mengundang 5 perusahaan. Hal itu berkaitan dengan bagaimana penyaluran Pencaker yang sudah mengikuti palatihan melalui Disnaker Kota Prabumulih.
Ia juga mengatakan pihaknya sebenarnya sudah pernah bertemu mediasi dengan perwakilan LSM GMPB. Pada waktu itu hadir Perwakilan Pertamina, Erwin, Kadisnaker, dari Polres Prabumulih hadir Kasat Intelkam IPTU Budiyono dan hadir juga perwakilan LSM GMPB. Lalu, dibuatlah kesemapatan diantaranya terkait penegasan fungsi Disnaker sesuai dengan Undang-undang No. 4 dan Kepres No. 7 yakni setiap perusahaan yang akan melakukan rekrutmen tenaga kerja wajib melapor kepada Disnaker. Kemudian penyeleksiannya sendiri itu domainnya pihak perusahaan berdasarkan aturan tersebut. Sementara Disnaker sendiri punya kewajiban untuk menyebarluaskan Loker tersebut. Diluar itu dirinya mengatakan pihaknya tidak bisa ikut campur, kecuali di Disnaker Prabumulih ini ada bidang HI (Hubungan Industrial). Misalkan terkait permasalahan antara pekerja dengan pengusaha, terkait Gaji, Tidak dibayar pesangon, Upah tidak UMR dan sejenisnya.
Bahkan menurutnya obrolan pada waktu itu terkait tenaga kerja Ring 1 wilayah operasional perusahaan sudah dibicarakan. “Masyarakat Prabumulih yang Ring 1 Seyogyanyo itu kamu kuterimo, (Prioritas, red) mak itu nah, ” ujar Sanjay mengatakan, menirukan percakapan pada Mediasi waktu itu. Mediasi ini dilakukan sebelum LSM GMPB melakukan Aksi Unras di Pertamina.
Terkait nanti ada pertemuan lanjutan paskah Unras di DPRD Kota Prabumulih, dengan pihaknya, dirinya menegaskan pasti hadir. “Kalau diundang datang kito, walupun kito dak, walau kaka dak jawab pas ada tumburan. Pasti kito wakilke dengan yang anu, ye yang menguasai, dibidang kito, pasti itu, ” tegas Kadisnaker Kota Prabumulih saraya menjelaskan 2 kali undangan terkait hal ini hadir, pertama di Pertamina, kedua di Pertamina Ubeb Limau. Apalagi ini menurutnya yang akan mengundang DPRD Kota Prabumulih. Tidak mungkin pihaknya tidak hadir, karena Disnaker ini Mitra DPRD Kota Prabumulih.
Dalam Unras dan Audiensi LSM GMPB ke DPRD Kota Prabumulih beberapa hari yang lalu diperoleh 3 Poin Kesimpulan sebagai berikut ;
1. DPRD Kota Prabumulih akan menjadwalkan kembali pertemuan dengan Tripartit (Pihak Perusahaan, Perwakilan LSam GMPB, Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih ) untuk membahas permasalahan mengenai pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
2. Sebagaimana disampaikan oleh LSM GMPB, DPRD Kota Prabumulih meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Prabumulih, untuk fokus mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan bidang Migas, Contoh pelatihan K3, Operator Crane, Pelatihan Drilling dan Rigger dengan standar pelatihan yang diberikan oleh perusahaan Migas sehingga dapat meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Prabumulih.
3. DPRD Kota Prabumulih akan melakukan pengawasan bersama-sama dengan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Dearah yang telah disepakati dan diundangkan.
Diketahui, masa LSM GMPB disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno SE, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Ir Dipe Anom, H Mat Amin S.Ag Ketua Komisi II, Ketua Komisi III Feri Alwi, Idham Tergun, Welizar.
Hadir juga dalam forum dialog dan Aksi Unjuk Rasa tersebut Kasi Humas Polres Prabumulih Sri Djumiati, Kasat Intelkam IPTU Budiyono, Kasat Reskrim Alita Firman SH MH, serta Kapolsek Prabumulih Barat IPTU A.Rafiq.
659 Comments