BERITAOPINI.ID BANTEN | BEM Banten Adakan Camp Depan Gedung Pendopo Gubernur Provinsi Banten sebagai bentuk kritikan dan aksi penolakan terhadap pengangkatan PLH Sekda Provinsi Banten, Senin (19/5/25).
Pemerintah Provinsi Banten saat ini berada dalam krisis integritas birokrasi yang serius, menyusul penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) yang dilakukan secara tidak transparan, tidak demokratis, dan mengabaikan prinsip meritokrasi yang menjadi dasar sistem pemerintahan modern. Penunjukan tersebut menimbulkan polemik luas, bukan hanya di kalangan aparatur sipil negara (ASN), tapi juga di tengah masyarakat yang merindukan pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.
Proses pengangkatan Plh Sekda yang dilakukan tanpa mekanisme yang sah, tanpa partisipasi publik, dan disinyalir sarat kepentingan politik merupakan bentuk kemunduran tata kelola pemerintahan daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa birokrasi Banten sedang dijalankan dengan cara-cara elitis dan transaksional, yang pada akhirnya merugikan rakyat.
Sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, kami BEM Banten Bersatu tidak akan tinggal diam menyaksikan demokrasi dan birokrasi dikorbankan oleh kepentingan jangka pendek segelintir elit. Aksi camping damai di depan Pendopo Gubernur Provinsi Banten ini adalah bentuk simbolik dari perlawanan mahasiswa terhadap matinya partisipasi publik, pudarnya etika administrasi pemerintahan, dan lemahnya pengawasan terhadap kebijakan pejabat daerah.
Kordinator BEM Banten Bersatu menyatakan sikap bahwa pengangkatan PLH Sekda adalah bentuk mekanisme yang cacat, karena tidak mempertimbangkan histori dan kelayakan prosedur yang sesuai.
“Gubernur hari ini tidak sesuai dengan omongan janji kampanye dengan mengeluarkan tagline “Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi” Tapi hari ini malah menjadikan Deden Apriandhi sebagai PLH Sekertaris Daerah (SEKDA) yang memilik banyak problemmatika salah satunya adalah kasus pengadaan kursi. Maka dari itu ini bentuk kemunduran pejabat pubik di Provinsi Banten. Pemerintah Harus Bebena dan jangan Gegabah, karna bisa membuat kerugiandalam menjlakan sebuah roda Kepemerintahan.” Ucap Bagas Yulianto Koordinator BEM Banten Bersatu
Camping ini bukan sekadar aksi tidur di trotoar, melainkan simbol dari komitmen kami menjaga mimpi rakyat Banten mimpi tentang birokrasi yang adil, bersih, dan melayani. Kami akan bertahan di depan pendopo sebagai wujud keprihatinan dan tekanan moral, sampai ada sikap dan solusi nyata dari pemerintah provinsi.
Melalui aksi ini, kami menuntut:
1.Pembatalan penunjukan Plh Sekda yang cacat prosedur.
2.Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengisian jabatan Sekda definitif.
3.Intervensi tegas dari KASN dan Kemendagri atas dugaan pelanggaran sistem kepegawaian.
4.Langkah nyata dari DPRD Banten dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Kami akan tetap berjaga, tetap bersuara, dan tetap melawan, karena birokrasi yang sehat bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan.
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Banten!
BEM Banten Bersatu, Melawan untuk Keadilan!
