BERITAOPINI.ID KAB. SOLOK SUMATERA BARAT | Kabupaten Solok baru saja meraih penghargaan sebagai daerah tercepat dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, di Sumatera Barat kabupaten Solok menjadi daerah yang 100% membentuk KDMP, 74 KDMP dari 74 nagari yang tersebar di 14 Kecamatan. Kinerja itu dibuktikan dengan Sertifikat Penghargaan dari Ketua Pelaksana Harian SATGAS Koperasi Desa Merah Putih sekaligus Wakil Menteri Koperasi Dr. Ferry Juliantono.
Atas dasar itu banyak pihak berharap Kabupaten Solok menjadi Pilar Project KDMP. Hal yang sama juga disampaikan oleh Roni yang akrab dipanggil Baron ketika pertemuan dengan Wamendagri Bima Arya di Alahan panjang (30/05/2025).
Baron merupakan aktivis koperasi sekaligus Ketua Tim Perrcepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, ia berharap adanya reposisi koperasi sebagai ujung tombak pembangunan berbasis desa/nagari. Koperasi bukan sekadar badan usaha kolektif, melainkan instrumen strategis negara dalam memastikan distribusi sumber daya yang adil dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.
“Pesan sekaligus arahan dari Bupati Solok Bapak Jon Firman pandu jelas, bahwa Koperasi Desa Merah Putih Harus memahami misi besarnya. Koperasi harus menjadi Garda terdepan sebagai alat perjuangan ekonomi kerakyatan. Bukan hanya sebagai tempat jual beli atau simpan pinjam semata. Kita ingin koperasi ini menjelma menjadi pemain utama di sektor strategis ekonomi dan menciptakan ekosistem usaha baru yang lebih dinamis demi terwujudnya visi besar koperasi yakni menyentuh hajat hidup orang banyak,” ujar Baron di Solok, Jumat (30/5).
Baron menekankan Koperasi modern saat ini haru bertransformasi menjadi sebuah koperasi kreatif, dengan memperhatikan setiap unit Koperasi Merah Putih di Kabupaten Solok perlu menyelaraskan arah usahanya dengan agenda strategis pemerintah pusat. Termasuk di antaranya adalah keterlibatan aktif dalam rantai distribusi barang bersubsidi seperti pupuk dan gas elpiji.
Sebagai garda terdepan dalam membangun ekonomi kerakyatan, KDMP harus mampu memetakan dan mengelola potensi desa/nagari dengan memperhatikan sumber daya alam (SDA) secara mandiri dan profesional, termasuk di sektor pertambangan rakyat, sekarang pemerintah membuka peluang Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), perkebunan sawit, dan tanaman tropis lainnya secara legal.
“Khusus untuk koperasi yang berada di wilayah-wilayah yang memiliki tutupan hutan selama bukan kawasan konservasi atau hutan lindung harus mulai menyusun rencana pemanfaatan SDA secara legal dan produktif. Kita tidak ingin SDA desa hanya jadi sumber konflik atau dikeruk tanpa nilai tambah,” kata Baron.
Selain itu, team Percepatan KDMP Solok mendorong koperasi untuk menjadi motor penggerak tumbuh kembang UMKM lokal. Baron menyatakan bahwa tanpa intervensi koperasi dalam pendampingan usaha kecil dan mikro, potensi ekonomi desa tidak akan pernah optimal.
“Tidak cukup sampai di situ, kami juga mendesak bank-bank Himbara yang beroperasi di Solok untuk meningkatkan kuota penyaluran pembiayaan UMKM. Ini soal keberpihakan,” katanya.
Selain itu tim percepatan KDMP Solok berharap adanya upaya pembinaan dan pendampingan untuk personalia pengurus KDMP sebagai suksesi utama dalam menjalankan misi KDMP ini bisa tercapai. ” Upgrading dari setiap pengurus Koperasi tentu menjadi indikator awal bahwa SDM yang mengurus KDMP adalah personalia yang mumpuni.
Sehingga manajemen dan pengorganisasian koperasi bisa berjalan baik. Kita juga akan berikan pendidikan dan experience kepada mereka mengenai Analisa Finansial, Marketing, Accounting, dan Digital Marketing. Karena di era Society 5.0 faktor pengetahuan digital dan AI adalah penunjang signifikan dalam usaha dan bisnis.Dan kita sudah persiapkan literasi dan jaringan itu semua, sekarang tinggal bagaimana kita berkolaborasi dengan dinas dan pihak-pihak terkait untuk mengeksekusi itu.” tambah Baron.
Dalam rangka mempercepat penguatan kelembagaan koperasi, KDMP juga mendesak Pemerintah Kabupaten Solok untuk memberi dukungan nyata dalam bentuk regulasi maupun agggaran. Salah satunya dengan meminta Bupati Solok untuk mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh dinas teknis agar memberi perhatian serius terhadap pembinaan koperasi.
“Perlu ada perintah langsung dari kepala daerah agar Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, bahkan Dinas Kehutanan terlibat aktif dalam membina koperasi. Pembinaan tidak boleh normatif atau administratif semata, tapi harus substantif dan berorientasi hasil,” tegasnya.
Baron menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Solok bukan hanya akan memberi dampak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi role model nasional bagaimana koperasi bisa menjadi wajah ekonomi Pancasila di level akar rumput.
Disisi lain pemerintah Kabupaten Solok memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada team percepatan pembentukan KDMP yang telah berususah payah dalam pembentukan KDMP yang tersebar di 14 kecamatan dikabupaten Solok.
