BERITAOPINI.ID KENDAL JATENG | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kendal melakukan serangkaian kegiatan penyerapaan aspirasi masyarakat dalam rangka mengevaluasi 100 hari kinerja Bupati Kendal. Hasil evaluasi menunjukkan berbagai keluhan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah, yang turut disuarakan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial. Salah satu komentar yang cukup menohok berbunyi, “Emang ada Bupati Kendal?”
Sekretaris Jenderal BEM Kendal, Ila Nabila, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan arahan langsung dari Koordinator BEM Kendal sebagai bentuk tanggung jawab sosial mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Kami melihat ada urgensi untuk menyampaikan keresahan masyarakat secara terbuka. Evaluasi 100 hari ini menjadi momen penting untuk mengukur sejauh mana komitmen kepala daerah dalam merealisasikan janji-janji politiknya,” ujar Ila.
Dalam proses penjaringan informasi, BEM Kendal membuka ruang partisipasi publik dengan menyebarkan formulir digital (Google Form) sebagai media untuk menampung aspirasi dan keluhan warga secara langsung. Respons yang masuk melalui formulir tersebut menjadi salah satu dasar utama dalam penyusunan catatan evaluatif terhadap kinerja Bupati.
Ila mengungkapkan bahwa aduan yang diterima mencakup sejumlah sektor, seperti infrastruktur yang dinilai belum merata, pelayanan publik yang masih lambat, serta ketidaksesuaian antara janji kampanye dan implementasi kebijakan di lapangan.
“Banyak warga menyatakan belum merasakan perubahan yang signifikan. Bahkan, sebagian merasa tidak mendapatkan manfaat nyata dari kebijakan yang telah dijalankan pemerintah daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, respons publik yang muncul di media sosial menunjukkan adanya keresahan kolektif. Komentar publik yang menyindir keberadaan kepala daerah mencerminkan kekecewaan serta jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Sebagai representasi mahasiswa, BEM Kendal menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi publik secara konstruktif dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berwenang. Mereka berharap evaluasi ini dapat menjadi refleksi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan komunikasi serta transparansi dalam menjalankan program-program yang berpihak pada masyarakat.
