BERITAOPINI.ID PALI SUMSEL | Aliansi Pemuda Peduli PALI berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa, 10 Juni 2025, dengan dua titik lokasi strategis: Gedung DPRD Kabupaten PALI dan Kantor Bupati PALI.
Aksi ini merupakan bentuk desakan terhadap pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran serta memenuhi janji politik, khususnya di sektor lapangan pekerjaan.
Koordinator aksi, Abu Rizal, S.Ag, menegaskan bahwa unjuk rasa ini bukan sekadar seruan moral, tetapi seruan publik agar pemimpin daerah tidak ingkar terhadap amanah rakyat dan instruksi nasional.
“Kami menuntut agar pemerintah daerah tidak mengangkangi Inpres Nomor 01 Tahun 2025, segera menunaikan janji politik yang dulu digaungkan saat kampanye, serta menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Selain itu, kami mendesak dibuatnya Perda Ketenagakerjaan dan menuntut DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara serius,” tegas Abu Rizal, Jumat (6/6/2025).
Isu yang paling disorot oleh massa aksi adalah soal pengadaan mobil dinas mewah untuk Bupati dan Wakil Bupati PALI, yang nilainya disebut-sebut mencapai belasan miliar rupiah.
“Di tengah seruan efisiensi nasional, pengadaan mobil dinas mewah ini sangat mencolok dan bertentangan dengan semangat Inpres. Ketika negara menahan belanja, pejabat daerah justru terlihat ‘berpesta’ dengan fasilitas negara,” kritik Abu Rizal.
Sementara itu, Hadi Prasmana, S.Kom, selaku koordinator lapangan menambahkan bahwa pihaknya juga akan menekan DPRD PALI agar menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).
“Kami mendesak DPRD membentuk Pansus untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PALI. Ini penting agar anggaran rakyat tidak disalahgunakan demi kepentingan elite,” ujar Hadi.
Rencana aksi ini mendapat perhatian publik luas karena mengangkat isu-isu krusial yang selama ini dianggap senyap. Aliansi Pemuda Peduli PALI menegaskan bahwa aksi mereka akan berlangsung damai namun tegas, sebagai bentuk cinta terhadap daerah dan demokrasi yang sehat.
