BERITAOPINI.ID TANGGERANG | Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam BEM Banten Bersatu menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk evaluasi terhadap 100 hari kerja Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid. Aksi yang digelar di pusat Kabupaten Tangerang ini menjadi sorotan publik karena menyoroti minimnya capaian nyata di masa awal kepemimpinan bupati. Rabu, 4 Juni 2025
Koordinator BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto, menyebut bahwa seratus hari pertama merupakan periode penting untuk menunjukkan arah kebijakan dan komitmen terhadap janji-janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat. Namun hingga hari ini, pihaknya menilai belum terlihat langkah-langkah konkret dari Pemkab Tangerang.
“Seratus hari seharusnya jadi fondasi awal untuk membuktikan keseriusan visi-misi. Tapi kami belum melihat itu terwujud dalam kebijakan maupun tindakan nyata,” tegas Bagas dalam orasinya.
Kekecewaan mahasiswa semakin menguat lantaran Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir untuk menerima langsung massa aksi. Dialog akhirnya hanya difasilitasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, bersama sejumlah kepala dinas, yakni Tapsut Sudrajat (Kadis BPBD), Farizal (Plt Sekdis), Fachrul (Kadis DLHK), Agus (perwakilan Dinas Pendidikan), dan Muchamad (Staf Khusus).
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Lapangan Aksi, Akhmad Nawawi, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk desakan nyata agar Pemkab segera menyikapi berbagai persoalan yang selama ini diabaikan.
Mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan utama sebagai berikut:
1. Mendesak transparansi dalam pelaksanaan proyek PIK 2.
2. Mendesak pengesahan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda) serta mencopot Kepala Dinas Perhubungan karena dinilai lalai.
3. Menuntut penindakan tegas terhadap parkir liar truk tanah.
4. Menuntut pemberantasan praktik percaloan dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Mendesak penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak.
6. Menuntut pencopotan Kepala DLHK akibat kegagalan dalam pengelolaan dan pengawasan sampah di TPA Jatiwaringin.
7. Mendesak realisasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOSDA).
8. Menuntut rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan.
9. Mendesak penanganan serius terhadap tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang.
Sebagai langkah lanjutan, massa aksi meminta Sekda untuk menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen bahwa tuntutan ini akan ditindaklanjuti.
Mahasiswa juga meminta agar Sekda memfasilitasi pertemuan resmi antara aliansi BEM dan Bupati Tangerang guna menyerahkan naskah akademik yang telah mereka susun.
Aksi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran kritis mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Pesan yang disampaikan jelas: kepercayaan publik tidak diberikan secara cuma-cuma, tetapi harus dirawat melalui transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas yang nyata.
