BERITAOPINI.ID PRABUMULIH SUMSEL | Menindaklanjuti aspirasi ratusan honorer R3 menggelar audiensi, Senin, 7 Juli 2025 lalu di Gedung DPRD Prabumulih, pimpinan DPRD setempat langsung bergerak cepat menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu, 9 Juli 2025.
Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi bersama Wakil Ketua I, Aryono, ST dan Wakil Ketua II, Ir Dipe Anom, melakukan audiensi langsung ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Mereka diterima Shalia Allamah Joya SE MSi, selaku analis keuangan pusat dan daerah ahli muda pada Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I.
Dalam pertemuan tersebut, DV, sapaan akrabnya menyampaikan keluhan dan aspirasi para PPPK tidak lulus di Prabumulih, menolak opsi dirumahkan menyusul kebijakan pemerintah pusat akan menghapus status Non-ASN. Ia meminta solusi konkret dari pemerintah pusat agar status PPPK tidak lulus tetap dapat difungsikan, setidaknya sebagai pegawai paruh waktu.
“Langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap tenaga honorer sudah lama mengabdi, dan saat ini menanti kepastian nasib mereka,” ujar Deni.
Pihak DPRD juga melakukan koordinasi terkait kemungkinan kebijakan keuangan daerah membiayai gaji jika skema kerja paruh waktu disetujui. Tujuannya agar tenaga honorer R3 tetap bisa bekerja status jelas tanpa membebani anggaran secara berlebihan.
DPRD Kota Prabumulih, lanjut Deni, juga akan melanjutkan upaya ini melakukan koordinasi langsung ke Kementerian PAN-RB pada Jumat, 11 Juli 2025 bersama pihak BKPSDM.
“Semoga dari serangkaian upaya ini, kita bisa mendapatkan titik terang dan solusi terbaik bagi para tenaga honorer kita,” pungkasnya
