BERITAOPINI.ID DEMAK JATENG | Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Demak memberikan tanggapan resmi terkait kegiatan Zikir Kebangsaan yang akan digelar oleh Jemaah Jatma Aswaja pimpinan Habib Luthfi bin Yahya pada 10 Agustus 2025 mendatang di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Ketua Dua Jatman Demak, Abdullah Makhali, bersama Kepala Satuan Koordinasi Cabang (Kasat Korcab) Banser Demak, Mas’ud, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan bagian dari program struktural NU, namun penting untuk tetap menjaga suasana damai dan tidak mudah terprovokasi. (6/8/2025)
Abdullah Makhali menyampaikan bahwa Jatman NU dan Jatma Aswaja adalah dua organisasi yang berbeda baik secara struktur maupun secara hukum. Jatman NU merupakan badan otonom resmi di bawah naungan Nahdlatul Ulama, sementara Jatma Aswaja berdiri sebagai organisasi tersendiri yang tidak termasuk dalam struktur PBNU.
“Antara Jatman NU dan Jatma Aswaja itu dua organisasi berbeda, (dan) punya badan hukum masing-masing. Kami di Jatman NU tentu berpatokan pada arahan pimpinan pusat, yaitu dari PBNU,” ujar Abdullah Makhali.
ia menjelaskan bahwa masing-masing organisasi memiliki aturan dan arah kegiatan sendiri. Maka dari itu, ketika Jatma Aswaja mengadakan kegiatan, hal tersebut tidak mewakili Jatman NU secara kelembagaan.
“Kalau Jatma Aswaja mengadakan kegiatan ya silakan saja. Tapi kami sudah ada himbauan dari pengurus pusat agar para aktivis Jatman NU tetap fokus pada kegiatan internal,” tandasnya.
Abdullah menambahkan bahwa kehadiran tokoh-tokoh negara seperti Presiden dan Menteri Agama dalam acara tersebut merupakan bagian dari tugas kenegaraan, bukan berarti menunjukkan keterlibatan struktural NU di dalamnya.
“Presiden itu menaungi seluruh rakyat Indonesia, dan Menteri Agama juga menaungi seluruh agama, jadi wajar jika mereka hadir. Tapi tidak serta-merta itu artinya mewakili NU atau Jatman NU,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa Jatman NU Demak tidak akan mengirimkan perwakilan ke Masjid Istiqlal. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan instruksi dari pusat yang meminta fokus pada program internal organisasi.
“Demak juga insya Allah tidak akan mengirimkan pengurusnya dari Jatman ke Istiqlal itu. Kami ikuti arahan pusat,” ucapnya.
Menanggapi isu adanya perpecahan antara Jatman PBNU dan Jatma Aswaja, Abdullah menilai bahwa hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Ia justru melihat perbedaan pandangan antarulama sebagai hal yang wajar dan bisa membawa manfaat jika dikelola dengan bijak.
“Saya kira tidak ada istilah perpecahan. Ulama sejak dulu berbeda pandangan, itu biasa. Perbedaan bisa jadi berkah, asal kita menyikapinya dengan kepala dingin,” ujar Abdullah.
Sementara itu, Kasat Korcab Banser Demak, Mas’ud, menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima instruksi untuk mengamankan kegiatan Jatma Aswaja. Ia menegaskan bahwa Banser akan mengikuti komando struktural NU, khususnya arahan dari PCNU dan PBNU.
“Jatman itu wadah resmi dari NU, jadi bagi para kiai dan santri yang ingin bertharekat bisa melalui Jatman.” terang Mas’ud.
Menurut Mas’ud, keberadaan Banser di tengah dinamika organisasi keagamaan saat ini adalah untuk menjaga kondusivitas. Ia menyebut bahwa selama belum ada instruksi resmi, Banser tidak akan terlibat dalam pengamanan acara tersebut.
“Sampai sekarang belum ada perintah untuk mengamankan acara itu. Tapi kalau nanti ada instruksi, Banser siap menjalankan tugas,” katanya.
Mas’ud juga mengimbau agar warga NU harus bijak dalam menghadapi perbedaan pandangan di tubuh umat Islam terutama NU. Ia mengajak seluruh warga NU untuk fokus pada maslahat umat dan menghindari sikap reaktif yang justru memperkeruh suasana.
“Warga NU sekarang harus bijak melihat mana yang membawa kemaslahatan umat dan mana yang mudarat. Jangan mudah terprovokasi isu, apalagi kalau sesama pengurus NU dan Banser.” pungkasnya.
