BERITAOPINI.ID SURAKARTA JATENG | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta menggelar Rapat Paripurna pada Jumat (15/8/2025) untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Rapat ini diselenggarakan secara daring, bersamaan dengan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI/DPD RI.
Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo menyampaikan apresiasinya atas agenda yang menjadi bagian dari peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Ia menegaskan, momen ini penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Puan Maharani Soroti Kritik Rakyat: Bukan untuk Memecah Belah
Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena kritik rakyat yang disampaikan melalui cara-cara kreatif seperti penggunaan nama “Negara Konoha” atau “bendera One Piece”. Puan menegaskan bahwa kritik adalah hak rakyat dalam berdemokrasi.
“Di balik setiap kata, ada pesan, dan di balik pesan ada harapan,” ujar Puan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa, melainkan harus menjadi sarana untuk menuntun seluruh anak bangsa agar lebih bertanggung jawab.
Pidato Tegas Presiden Prabowo: Sindir ‘Pantiam’ BUMN
Setelah Puan Maharani, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraannya yang berfokus pada efisiensi anggaran dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan nada tegas, Prabowo menyindir praktik “apus-apus” atau “Pantiam” yang dinilainya merugikan keuangan negara.
“Ada komisaris BUMN rapat sebulan sekali dengan mendapatkan uang ‘Pantiam’ sebesar Rp40 miliar,” ujar Prabowo.
Sindiran ini memicu sorakan dan tepuk tangan meriah dari seluruh anggota dewan yang hadir. Presiden Prabowo secara langsung menantang jajaran direksi BUMN yang tidak setuju dengan kebijakan efisiensi untuk mundur dari jabatannya.
Prabowo juga memaparkan data ekonomi penting tahun 2025 dan target pemerintah untuk mengurangi angka ketimpangan ekonomi pada 2026. Ia menegaskan, visi Indonesia Emas 2045 bukanlah sekadar mimpi, tetapi sebuah cita-cita yang harus diwujudkan dengan kerja keras dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat.