BERITAOPINI.ID KENDAL JAWA TENGAH | Gelombang kekecewaan publik terhadap DPR RI memuncak.
Aksi unjuk rasa besar-besaran dikabarkan akan digelar pada Senin, 25 Agustus 2025, tepat di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Seruan aksi ini beredar luas melalui WhatsApp dan platform X, dengan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dekrit untuk membubarkan DPR.
Sejumlah akun bahkan menyebarkan panduan teknis bagi calon peserta aksi, termasuk langkah menghadapi potensi bentrokan dengan aparat.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian dari kelompok mahasiswa, jaringan masyarakat sipil, ataupun serikat buruh mengenai keterlibatan mereka dalam aksi tersebut.
Perlu dicatat, agenda ini berbeda dengan demonstrasi yang akan digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada 28 Agustus 2025, yang fokus pada isu kenaikan upah minimum dan penghapusan sistem outsourcing.
*Tuntutan Lahir dari Kemarahan Publik*
Pemicu utama gelombang protes 25 Agustus tidak lain adalah keputusan DPR RI memberikan tunjangan perumahan fantastis sebesar Rp50 juta per bulan untuk tiap anggota dewan.
Kebijakan ini memicu kecaman luas karena dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang tengah bergulat dengan persoalan ekonomi.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, membantah adanya kenaikan gaji pokok anggota DPR.
Menurutnya, kebijakan tersebut sebatas penyediaan fasilitas rumah jabatan agar anggota dewan tidak lagi menanggung biaya sewa rumah sendiri.
Namun, penjelasan itu tak serta-merta meredakan gejolak. Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, turut menegaskan bahwa fasilitas baru ini dimaksudkan untuk efisiensi, mengingat sebagian besar anggota dewan masih menyewa tempat tinggal di kawasan Senayan.
Meski begitu, sebagian kalangan tetap menilai langkah DPR ini menunjukkan lemahnya empati wakil rakyat terhadap kesulitan masyarakat.
Karena itu, potensi mobilisasi massa di depan DPR pada 25 Agustus diyakini akan menjadi salah satu aksi besar yang menguji sejauh mana resistensi publik bisa mengimbangi kebijakan parlemen.
