BERITAOPINI.ID | Demonstrasi selalu dipandang sebagai wajah demokrasi: ruang rakyat menyampaikan aspirasi, melawan ketidakadilan, dan mengoreksi kekuasaan. Namun saat ini di Indonesia, wajah itu semakin kabur, perusakan fasilitas umum kekerasan, bahkan sampai menjarah sesama rakyat, Aksi massa yang digembar-gemborkan sebagai suara rakyat, sering kali hanyalah skenario yang digerakkan elit politik, mafia ekonomi, bahkan kepentingan asing yang lihai menunggangi kegaduhan.
Fenomena ini menimbulkan paradoks. Oknum yang diselipkan yang di gunakan untuk melancarkan agenda kelompok tertentu. Mereka digiring oleh logistik, narasi, dan framing yang sudah dirancang. Agama dan identitas pun dijadikan bahan bakar, dipakai untuk membakar emosi massa alih-alih memperkuat nalar. Hasilnya: demonstrasi lebih sering digerakkan oleh sentimen ketimbang analisis, oleh kebencian ketimbang argumentasi.
Kelemahan sistem keamanan dan intelijen memperparah keadaan. Aparat hanya sigap memukul mundur massa dengan gas air mata, tetapi gagal membongkar siapa yang mengendalikan aksi. Intelijen lebih sibuk melacak percakapan digital ketimbang membaca narasi besar yang menunggangi kerumunan. Negara terlihat gagah dalam represi fisik, tapi rapuh dalam perang wacana.
Ironisnya lagi, media menjadikan demonstrasi sebagai komoditas. Alih-alih membedah kepentingan di balik aksi, media lebih memilih menjual dramatisasi bentrok demi rating. Publik pun digiring untuk sekadar menonton “panggung politik jalanan” tanpa mampu menelusuri aktor yang bermain di balik layar.
Jika pola ini dibiarkan, aksi massa tidak lagi menjadi saluran aspirasi rakyat, melainkan alat transaksi kekuasaan. Demokrasi pun diperkosa menjadi teater manipulasi, di mana rakyat hanya berperan sebagai figuran.
Karena itu, kita membutuhkan reformasi intelektual yang mendesak. Intelijen harus bertransformasi: dari sekadar penonton chaos menjadi pembaca narasi ideologi. Kampus harus kembali ke perannya sebagai produsen nalar kritis, bukan gudang logistik gerakan. Agama mesti dipulihkan sebagai cahaya moral, bukan senjata politik. Media harus berani membongkar kepentingan, bukan sekadar menjual kericuhan. Dan rakyat perlu dibekali literasi politik agar tidak mudah dijadikan pion.
Tanpa itu semua, demonstrasi akan terus kehilangan makna. Ia bukan lagi perlawanan rakyat, melainkan panggung manipulasi. Demokrasi Indonesia pun hanya tinggal simbol kosong, rapuh, dan mudah direbut siapa saja yang punya modal dan narasi.
