BERITAOPINI.ID MUBA, SUMSEL |Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) nasional secara virtual, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. Rakor virtual yang dilaksanakan di ruang rapat Randik, Senin (08/09/2025), ini mengupas tuntas tiga isu krusial: pengendalian inflasi, evaluasi program 3 juta rumah, serta optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Alva Elan, S.STP., M.PSDA., yang mewakili Bupati Muba, M. Toha Tohet, S.H., mengikuti langsung . Turut hadir mendampingi, Kepala Bagian Perekonomian, Muhammad Aswin, S.STP., M.M., serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat langsung dalam program-program tersebut.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian secara tajam menyoroti kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menyusul maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Data menunjukkan, selama periode 25 Agustus hingga 7 September 2025, terjadi total 228 aksi demonstrasi di 35 provinsi. Mirisnya, 42 kabupaten/kota di antaranya mengalami aksi anarkis yang menimbulkan kerusakan.
“Saya meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memiliki empati kepada masyarakat. Kesenjangan yang terlihat jelas telah memicu gejolak sosial,” tegas Tito.
Ia menginstruksikan para kepala daerah untuk segera bertindak. Kerusakan fasilitas publik yang diakibatkan unjuk rasa harus segera diperbaiki. Tito menambahkan, perbaikan kerusakan berat akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR.
Lebih lanjut, ia juga menginstruksikan agar para pejabat menunda kegiatan seremonial yang mewah dan menghindari “flexing” atau pamer kemewahan di media sosial, demi menenangkan situasi dan menjaga simpati publik.
Rakor ini juga menjadi panggung bagi pemerintah pusat untuk memaparkan strategi ambisius dalam memberantas kemiskinan. Berdasarkan data BPS per Maret 2025, angka kemiskinan nasional berhasil ditekan menjadi 8,47%. Meskipun demikian, tantangan masih besar, terutama dengan target pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2026 dan menekan angka kemiskinan umum hingga 5% pada tahun 2029.
Strategi yang diusung pemerintah meliputi tiga pilar utama yaitu Pengurangan Beban Dasar: Memberikan jaminan sosial dan bantuan yang tepat sasaran, Peningkatan Pendapatan: Pemberdayaan angkatan kerja dan penciptaan peluang usaha, dan Penurunan Kantong Kemiskinan: Perbaikan rumah tidak layak huni dan penyediaan infrastruktur dasar.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan data pergerakan inflasi dan dampaknya terhadap garis kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai merah dan cabai rawit masih menjadi pemicu utama kenaikan inflasi di beberapa provinsi. Oleh karena itu, sinergi antara pusat dan daerah dalam mengendalikan harga menjadi sangat vital.
Perum BULOG dalam presentasinya menjabarkan peran vital mereka dalam menjaga harga pangan tetap stabil. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi andalan dengan target penyaluran 1,318 juta ton beras hingga akhir tahun 2025. Hingga 8 September 2025, realisasi penyaluran telah mencapai 331 ribu ton, menunjukkan komitmen BULOG untuk memastikan pasokan beras aman di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, dokumen internal Kemendagri juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk terus memutakhirkan data By Name By Address (BNBA) agar bantuan dan program yang diluncurkan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
Secara keseluruhan, rakor ini mempertegas pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Dengan langkah konkret, penggunaan data akurat, serta perhatian terhadap kondisi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Muba diharapkan mampu berkontribusi maksimal dalam mencapai target nasional, menciptakan stabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
