0BERITAOPINI.ID PURBALINGGA JATENG | Kondisi pertanian di Indonesia dinilai masih mengalami kemunduran, meskipun pemerintah menyebut cadangan beras nasional meningkat. Sejumlah persoalan di lapangan menunjukkan petani masih jauh dari sejahtera.
Awan Arafik dari Presma BEM Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) menilai, salah satu masalah utama adalah minimnya jumlah petugas penyuluh lapangan (PPL). Di beberapa daerah seperti Banjarnegara dan Purbalingga, jumlah PPL hanya sekitar 3–5 orang per Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Hal ini membuat mereka kewalahan membina desa binaan, sehingga petani kesulitan mengadopsi inovasi.
Selain itu, keterlibatan militer di sektor pertanian juga menjadi sorotan. Mulai dari pengelolaan food estate oleh TNI-Polri hingga keterlibatan TNI dalam penyerapan gabah dinilai mencerminkan lemahnya peran kelembagaan pertanian sipil.
Masalah lain yang dianggap memperburuk kondisi pertanian adalah konflik agraria yang tak kunjung selesai, seperti yang terjadi di Pundenrejo, Kabupaten Pati. Sementara itu, mayoritas petani Indonesia masih berstatus petani gurem dengan lahan di bawah 0,5 hektare, sehingga pendapatan mereka sangat terbatas. Data menunjukkan, 68 persen daratan Indonesia dikuasai hanya oleh 1 persen populasi.
Di Purbalingga, situasi serupa juga terjadi. Awan mengungkapkan, rata-rata pendapatan bersih petani padi hanya sekitar Rp4–6 juta per musim tanam atau sekitar Rp1,5 juta per bulan, jauh di bawah UMR Purbalingga. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan pupuk subsidi, harga pupuk non-subsidi yang mahal, serta pencemaran sungai akibat dugaan limbah industri yang mengganggu irigasi pertanian.
“Petani gurem dengan lahan sempit tidak mungkin bisa sejahtera. Ditambah lagi kebijakan pertanian di Purbalingga hampir sama dengan pusat, TNI justru dilibatkan dalam penyerapan gabah, sementara PPL masih sangat terbatas,” ujar Awan.
Ia juga menyoroti dampak penanaman singkong yang dinilai dapat merusak struktur tanah, serta minimnya pengembangan UMKM pengolahan hasil pertanian di Purbalingga.
Menurutnya, UMKM seperti pengolahan kripik singkong atau tahu masih terbatas pada lingkup lokal Barlingmascakep.
