Example floating
Example floating
Example 468x60 Example 468x60 Example 468x60
BeritaJawa TengahKabupaten Kendal

Bupati Kendal Dorong Optimalisasi Pajak MBLB untuk Tingkatkan PAD

35
×

Bupati Kendal Dorong Optimalisasi Pajak MBLB untuk Tingkatkan PAD

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BERITAOPINI.ID KENDAL JATENG | Pemerintah Kabupaten Kendal terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi dari berbagai sektor, termasuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menyampaikan hal tersebut dalam acara Sosialisasi Optimalisasi Pajak MBLB yang berlangsung di Ruang Pertemuan DPUPR Kendal pada Kamis (30/10/2025).

Menurut Bupati Dyah, kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha pertambangan MBLB terkait mekanisme dan tata cara pembayaran pajak, terutama melalui sistem verifikasi langsung di lokasi pemantauan.

“Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pembayaran Pajak MBLB, agar penerimaan daerah dapat meningkat melalui pengawasan langsung di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah dan memastikan hasil pertambangan memberi manfaat secara adil dan berkelanjutan.

“Melalui sosialisasi ini, mari kita satukan langkah agar potensi daerah terjaga dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Bupati berharap program pemungutan langsung Pajak MBLB di titik pemantauan dapat berjalan lancar tanpa kendala, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD Kendal.

Kepala Bapenda Kendal, Abdul Wahab, menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari strategi memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya di sektor pertambangan.

“Optimalisasi Pajak MBLB hanya bisa berhasil jika seluruh pihak bersinergi. Dukungan dari Forkopimda dan Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB sangat dibutuhkan agar kebijakan ini berjalan efektif,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan para pelaku usaha merupakan faktor utama dalam mewujudkan sistem pajak yang transparan dan berkeadilan.

Dengan semangat “Kendal Berdikari”, Pemkab Kendal berkomitmen terus menggali potensi daerah guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Example 300250 Example 468x60 Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *