BERITAOPINI.ID BALI | Kejaksaan Tinggi Bali melaksanakan kegiatan Optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dan Koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali, Sabtu (13/12/2025), pukul 09:00 WITA.
Acara yang berlangsung di Wantilan Taman Makam Pahlawan Desa Adat Penglipuran tersebut, dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Wamen Koperasi RI (Farida Farichah), Gubernur Bali, Jaksa Agung Muda Intelijen, Ketua Umum Asosiasi BPD Nasional, Wakajati Bali, Kajari se-Bali, Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Direktur II dan Direktur III pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Bupati/Walikota se-Bali, para Asisten serta pejabat eselon III Kejati Bali.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Chatarina Muliana. Dalam sambutannya, Kajati mengajak seluruh hadirin untuk turut serta membangun ekonomi desa yang mandiri dan bermartabat. Lebih lanjut, Kajati menekankan bahwa Desa merupakan ujung tombak utama negara dalam pembangunan bangsa. “Jika ekonomi desa kuat, maka negara akan berdaulat,” ungkapnya.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi pilar utama kemandirian ekonomi desa, bukan hanya sebagai tempat simpan pinjam, tapi juga sebagai simbol gotong royong dan nasionalisme ekonomi. Namun, tantangan ekonomi global menuntut upaya lebih keras dan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, menjawabnya dengan memperkuat koperasi untuk masa depan ekonomi desa yang lebih cerah.
Inpres itu menjadi mandat tegas negara untuk mempercepat kemandirian ekonomi desa melalui penguatan koperasi. “Koperasi Merah Putih” tersebut, diharapkan menjadi koperasi yang tidak hanya mengejar untung, tapi juga mencerminkan jiwa nasionalisme, gotong royong, dan transparansi serta menjadi atribut ekonomi desa yang kuat dan berintegritas.
Paparan Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, menyoroti pentingnya sosialisasi Jaga Desa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam mendukung Program Prioritas Nasional di Provinsi Bali. Program ini sejalan dengan Asta Cita Ke-6 Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” yang menjadi kunci untuk mewujudkan desa yang lebih sejahtera dan berdaya.
Program tersebut diprediksi dapat memperkuat sinergi pengawasan pengelolaan keuangan dana desa, mencegah penyimpangan, dan mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaga Desa. Hal itu dapat terwujud melalui kerjasama kolaboratif antara kejaksaan, kementrian lembaga, APIP, dan NPD dalam fungsi pengawasan, yang menjadi kiat untuk mewujudkan tata kelola desa yang lebih transparan dan akuntabel.
Sementara Agus Riyanto selaku Kepala Subdirektorat IIC Jaksa Agung Muda Intelijen, menekankan pentingnya ketahanan budaya dan pemberdayaan masyarakat desa, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hal ini diharapkan dapat memperkuat jati diri bangsa, melestarikan nilai-nilai budaya lokal, dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi fondasi kuat untuk desa yang lebih maju dan berdaya.
Menurutnya, pengawasan Ormas dan LSM, bertujuan untuk memastikan kegiatan organisasi sesuai aturan, mendukung pembangunan, menjaga ketertiban, dan mencegah penyalahgunaan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan persatuan nasional, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi kemajuan bangsa.
Bimbingan teknis itu menyasar seluruh Perbekel di Bangli demi memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan transparan guna mencegah korupsi di Bali. Acara diakhiri dengan pemberian CSR oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, kepada 3 Koperasi Merah Putih, yang menjadi simbol dukungan nyata untuk kemajuan ekonomi desa.
