BERITAOPINI.ID PALEMBANG SUMSEL | Aliansi Pemuda Daerah Sumatera Selatan (APD-SS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Palembang pada Selasa, 6 Januari 2026.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan protes atas dugaan pelanggaran dalam proses seleksi Calon Direktur Operasional Perumda Pasar Palembang Jaya.
Aksi tersebut dikoordinatori oleh Ade Syawal selaku Koordinator Aksi, dengan Solehan sebagai Koordinator Lapangan.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib.
Dalam orasinya, massa aksi menilai terdapat indikasi kuat pelanggaran administrasi dan dugaan kolusi dalam tahapan seleksi Calon Direktur Operasional Perumda Pasar Palembang Jaya. Sebagai bentuk simbolik kekecewaan, para demonstran sempat membakar spanduk di lokasi aksi. Tindakan tersebut dimaknai sebagai simbol matinya demokrasi dan hilangnya rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah akibat dugaan praktik tidak transparan dalam proses seleksi jabatan publik.
Koordinator Aksi, Ade Syawal, menyampaikan bahwa tim investigasi lapangan APD-SS menemukan adanya calon Direktur Operasional berinisial (ASS) yang diduga masih aktif sebagai pengurus partai politik. Padahal, sesuai ketentuan seleksi, setiap calon diwajibkan melampirkan surat pernyataan bermaterai Rp10.000 yang menyatakan tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, serta calon dan/atau anggota legislatif.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan pengurus PDI Perjuangan Sumatera Selatan dengan jabatan sebagai Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan. Seharusnya hal ini menggugurkan yang bersangkutan sejak tahap administrasi,” tegas Ade Syawal dalam orasinya.
Atas dasar temuan tersebut, APD-SS menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Wali Kota Palembang untuk mendiskualifikasi calon Direktur Operasional Perumda Pasar Palembang Jaya berinisial (ASS), memeriksa ulang seluruh persyaratan administrasi, serta melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terbukti adanya pemalsuan pernyataan bermaterai yang mengarah pada tindak pidana penipuan.
Selain itu, massa aksi juga menuntut pencopotan Ketua Panitia Seleksi yang dijabat oleh Asisten I Setda Kota Palembang yang diduga sengaja meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat administrasi. APD-SS juga meminta agar Asisten I Setda Kota Palembang dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak profesional dan gagal menjalankan amanah. Evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direksi Perumda Pasar Palembang Jaya turut menjadi tuntutan, mengingat belum terselesaikannya persoalan di Pasar 16 hingga saat ini.
Menanggapi aksi tersebut, Bapak Edison, S.Sos., M.Si., Staf Ahli Wali Kota Palembang Bidang Keuangan, Pendapatan, Hukum, dan HAM, yang mewakili Pemerintah Kota Palembang, menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka.
“Kami mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Pemuda Daerah Sumatera Selatan. Seluruh tuntutan akan kami terima, dicatat, dan direkomendasikan untuk dibahas dalam rapat internal Pemerintah Kota Palembang, serta disampaikan kepada pimpinan,” ujarnya.
Sementara itu, Ade Syawal menegaskan bahwa APD-SS akan terus mengawal isu tersebut hingga ada tindakan nyata dari pemerintah.
“Kami memberikan waktu 3 x 24 jam kepada Pemerintah Kota Palembang. Jika tidak ada langkah konkret dari aparat pemerintah, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegasnya.
Aksi demonstrasi tersebut berakhir dengan tertib dan kondusif di bawah pengawasan aparat keamanan.
