BERITAOPINI.ID PALI SUMSEL | Polemik kepesertaan BPJS Kesehatan gratis bagi lebih dari 40 ribu warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berbuntut panjang. DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) PALI secara tegas mendesak Bupati PALI segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan, yang dinilai sebagai sumber kekacauan informasi dan kegaduhan publik.
Sekretaris DPD PGK PALI, Rawan Pelangi,SE., menilai kegaduhan yang sempat membuat ribuan warga resah bukanlah persoalan sepele. Menurutnya, kekeliruan informasi terkait isu pencabutan BPJS gratis mencerminkan kegagalan serius kepemimpinan di tubuh Dinas Kesehatan PALI.
“Ini bukan sekadar salah tafsir. Ini blunder fatal. Puluhan ribu warga dibuat panik seolah hak dasar mereka dicabut. Kepala Dinas Kesehatan harus bertanggung jawab penuh dan dicopot dari jabatannya,” tegas Rawan, kamis (8/1/2026).
Rawan mengungkapkan, fakta yang disampaikan Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah telah membuka terang bahwa tidak pernah ada pencabutan BPJS gratis, melainkan hanya persoalan teknis penganggaran pembayaran di awal tahun. Namun, buruknya komunikasi Dinas Kesehatan justru memicu narasi liar di tengah masyarakat.
“Kalau DPRD saja harus turun meluruskan, lalu apa fungsi Dinas Kesehatan? Ini OPD teknis, bukan lembaga gosip. Kesalahan ini sangat mencederai rasa aman warga miskin,” katanya.
PGK PALI menilai kegagalan tersebut menunjukkan lemahnya manajemen birokrasi, minimnya sensitivitas sosial, serta ketidakcakapan Kepala Dinas Kesehatan dalam mengelola isu layanan publik yang krusial. BPJS Kesehatan, menurut Rawan, adalah urusan hidup dan mati masyarakat kecil, bukan sekadar angka di atas kertas anggaran.
“Bayangkan ibu hamil, lansia, dan warga sakit kronis mendengar kabar BPJS mereka dicabut. Ini bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi,” lanjutnya.
Atas dasar itu, PGK PALI menyampaikan tiga tuntutan tegas:
1. Bupati PALI segera mencopot Kepala Dinas Kesehatansebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Kesehatan, khususnya dalam komunikasi publik dan pengelolaan program layanan dasar.
3. Jaminan tertulis dan terbuka kepada masyarakat bahwa kepesertaan BPJS gratis benar-benar aman tanpa polemik berulang.
PGK PALI mengingatkan, jika kesalahan fatal seperti ini dibiarkan tanpa sanksi, maka pemerintah daerah sedang memberi contoh buruk bahwa kecerobohan pejabat publik tidak memiliki konsekuensi.
“Kalau pejabat yang membuat panik 40 ribu warga masih dipertahankan, itu artinya pemerintah ikut mengamini kekacauan. Ini soal keberpihakan kepada rakyat,” tutup Rawan.
