BERITAOPINI.ID PALI SUMSEL | Rapat penting yang membahas polemik penonaktifan BPJS Kesehatan Gratis bagi 40.499 warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mendadak berubah menjadi sorotan publik. asalnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) PALI, M. Kazrin Faruk, SKM MM, justru tidak hadir dalam rapat yang digelar di salah satu ruang Kantor DPRD PALI, Senin (12/1/2026).
Ketidakhadiran Kadinkes PALI ini terbilang mengejutkan. Padahal, dirinya dinilai sebagai pihak kunci yang seharusnya memberikan penjelasan langsung terkait kebijakan penonaktifan BPJS Gratis yang belakangan menuai keluhan dan kegelisahan masyarakat.
Lebih mengejutkan lagi, alasan ketidakhadiran tersebut bukan karena agenda dinas biasa. Kadinkes PALI diketahui sedang menjalani pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lahat, terkait tugasnya saat masih bertugas di wilayah tersebut.
Fakta tersebut dibenarkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Kartika Yanti, SH MH, saat diwawancarai sejumlah wartawan usai rapat.
“Dia (Kadinkes, red) tadi minta izin tidak bisa hadir karena sedang ada pemanggilan oleh Kejari Lahat. Terkait permasalahannya apa, saya tidak tahu,” ujar Sekda.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, SH MH. Ia mengaku telah menerima pesan langsung dari Kadinkes PALI sebelum rapat dimulai.
“Pak Kadinkes tadi WA saya. Beliau minta izin tidak bisa hadir karena ada pemeriksaan oleh Kejari Lahat saat dirinya masih menjabat di Kabupaten Lahat. Tapi kita tidak tahu masalahnya,” ungkap Firdaus.
Absennya Kadinkes PALI dalam rapat strategis tersebut otomatis menyisakan tanda tanya besar, terutama di tengah memanasnya isu BPJS Gratis yang berdampak langsung pada puluhan ribu warga PALI. Rapat yang dihadiri DPRD PALI, Pemkab PALI, serta pihak BPJS Kesehatan pun dinilai belum sepenuhnya menjawab keresahan publik.
