BERITAOPINI.ID PALI SUMSEL | Air mata, jeritan hati, dan perjuangan panjang rakyat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) akhirnya membuahkan hasil. Setelah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI resmi menyetujui tuntutan massa untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 40.499 warga yang sebelumnya dinonaktifkan sejak 1 Januari 2026.
Kesepakatan tersebut tercapai usai ribuan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli PALI menggelar aksi damai di Kawasan Simpang Limo hingga Kantor DPRD PALI, Senin (19/1/2026). Aksi yang berlangsung tertib itu menjadi titik balik perjuangan masyarakat mempertahankan hak dasar di bidang kesehatan.
Pantauan di lapangan, massa aksi datang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh adat, pemuda, hingga emak-emak. Spanduk tuntutan terbentang, orasi silih berganti disuarakan, menandai kuatnya kegelisahan rakyat terhadap kebijakan penonaktifan BPJS Kesehatan.
Koordinator aksi, Abu Rizal, menegaskan bahwa aksi tersebut lahir murni dari jeritan masyarakat kecil yang terdampak langsung.
“Ini aksi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kami menuntut hak dasar kami dikembalikan. Alhamdulillah hari ini pemerintah mendengar suara rakyat,” ujarnya.
Suasana aksi memuncak saat Mariana, warga Kecamatan Talang Ubi, naik ke atas mobil komando. Dengan suara bergetar dan air mata mengalir, ia menyampaikan kisah pilu yang mewakili ribuan warga lainnya.
“Saya bukan membenci orangnya, tapi saya menolak kebijakan ini. Saya datang ke Puskesmas Talang Ubi untuk berobat, tapi ditolak karena BPJS saya tidak aktif. Kami orang kecil, tidak punya uang untuk berobat mandiri. Kami hanya minta hak kami dikembalikan,” ucap Mariana sambil menangis.
Orasi tersebut mengguncang suasana. Sejumlah peserta aksi tampak meneteskan air mata, sementara massa lainnya meneriakkan dukungan dan tuntutan agar pemerintah daerah segera bertindak.
Menanggapi tuntutan massa, Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH, menyampaikan bahwa Pemkab PALI berkomitmen mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan dalam waktu maksimal 10 hari ke depan.
“Kalau dari kami Pemerintah Kabupaten PALI tentu ingin secepat mungkin. Namun karena proses aktivasi berada di pihak BPJS, maka disepakati maksimal 10 hari. Syukur-syukur bisa kurang dari itu,” ujar Iwan Tuaji di hadapan massa aksi.
Sementara itu, Abu Rizal menegaskan bahwa diterimanya tuntutan tersebut merupakan kemenangan rakyat, namun pengawalan tetap akan dilakukan.
“Ini adalah kemenangan rakyat PALI. Tapi perjuangan belum selesai. Kami akan terus mengawal sampai BPJS Kesehatan benar-benar aktif kembali untuk 40.499 warga,” tegasnya.
Koordinator aksi lainnya, Wisnu Dwi Saputra, menyebut keberhasilan ini menjadi bukti bahwa suara rakyat memiliki kekuatan besar jika disampaikan secara konstitusional dan damai.
“Hari ini rakyat PALI membuktikan bahwa kebijakan yang keliru bisa diluruskan dengan cara bermartabat. Ini bukan soal kelompok tertentu, tapi soal hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan. Kami minta Pemkab PALI menepati janji dan tidak mengulang kebijakan serupa di masa depan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang ikut terlibat dalam aksi dan menjaga suasana tetap kondusif.
Hingga aksi berakhir, situasi terpantau aman dan tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Massa membubarkan diri secara damai setelah mendengar langsung komitmen pemerintah daerah.
