BERITAOPINI.ID SURAKARTA JATENG | Puluhan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam komunitas Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Soloraya mengelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Solo pada Kamis (22/1/2026).
Massa mendesak Wali Kota Solo, Respati Ardi, untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang melarang operasional kendaraan roda tiga atau bajaj sebagai angkutan penumpang di wilayah Kota Solo.
Aksi yang berlangsung tertib ini juga melibatkan sejumlah pengemudi becak yang merasa kepentingannya turut terancam oleh kehadiran bajaj online. Mereka menyampaikan orasi dan membentangkan poster tuntutan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah hukum yang tegas.
Koordinator aksi, R Bambang Wijanarko, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas minimnya respons Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Ia menilai Surat Edaran (SE) yang ada saat ini tidak cukup kuat untuk menindak pelanggar di lapangan.
“SE tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi. Jika ada SK, pemerintah tidak bisa main-main dengan aturan. Kalaupun ada yang melanggar, jalurnya bisa ke PTUN,” tegas Bambang di sela-sela aksi.
Bambang menambahkan bahwa daerah lain telah melarang penggunaan kendaraan roda tiga untuk angkutan umum kecuali memenuhi syarat tertentu seperti berbak terbuka atau hanya beroperasi di lingkungan terbatas. Kehadiran bajaj di fasilitas publik seperti mal dan stasiun dianggap sebagai ancaman serius bagi ekosistem transportasi lokal yang sudah ada.
Persaingan harga yang dinilai tidak sehat menjadi pemicu utama kemarahan para driver ojol. Bambang memaparkan perbandingan tarif di mana satu motor ojol dibanderol Rp8.000 per orang, sementara satu bajaj dengan tarif yang sama bisa mengangkut tiga hingga empat orang.
“Dampaknya luar biasa. Rata-rata penghasilan driver ojol di Solo turun signifikan sekitar 40% hingga 50% sejak hadirnya bajaj,” ungkapnya.
Meski sempat tertahan karena Wali Kota Respati Ardi sedang bertugas di luar kota, perwakilan massa ditemui oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Solo, Taufiq Muhammad, dan Kepala Satpol PP Solo, Didik Anggono.
Kepala Dishub menjelaskan bahwa pihak kepolisian dan Pemkot sebenarnya sudah melakukan pendekatan kepada operator bajaj online, Maxride. Namun, hingga kini operator tersebut dinilai tidak memiliki niat untuk mengajukan perizinan resmi.
Pengurus Garda Soloraya, Sugeng, menegaskan bahwa pihaknya dijadwalkan bertemu dengan Wali Kota pada Sabtu (24/1/2026). Mereka memberikan ultimatum agar SK diterbitkan pada hari tersebut. Jika tuntutan tidak dipenuhi, Garda Soloraya mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah yang jauh lebih besar untuk menduduki Balai Kota.
