BERITAOPINI.ID PALEMBANG SUMSEL | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Palembang mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memastikan prioritas anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Tuntutan tersebut disampaikan dalam Aksi Mimbar Bebas yang berlangsung di kawasan Taman Simpang Lima DPRD Kota Palembang, Minggu (15/2/2026).
PMII menilai bahwa implementasi Program MBG masih menimbulkan berbagai polemik, mulai dari aspek distribusi, pengawasan, hingga aspek keamanan konsumsi. Sejumlah kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi menjadi indikator bahwa pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal dan memerlukan evaluasi serius dari pemerintah.
Selain itu, PMII juga menyoroti masih adanya berbagai persoalan mendasar dalam sektor pendidikan nasional, termasuk ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan fasilitas, serta kesejahteraan tenaga pendidik yang belum merata. Padahal, Pasal 31 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Orator aksi, Kevin, menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan setiap program yang diluncurkan benar-benar melalui perencanaan yang matang dan tidak mengabaikan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama.
“Kami meminta pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas Program Makan Bergizi Gratis. Jangan sampai program yang dijalankan secara terburu-buru justru menimbulkan persoalan baru, seperti kasus keracunan dan lemahnya pengawasan. Pemerintah harus fokus pada perbaikan kualitas pendidikan secara menyeluruh, bukan menjalankan program tanpa kesiapan sistem yang matang,” tegas Kevin dalam orasinya.
Ketua Umum PC PMII Kota Palembang, Indra Kusumah, juga menekankan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa yang harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan negara.
“Kami mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk perbaikan fasilitas, kesejahteraan tenaga pendidik, dan pemerataan akses pendidikan. Program-program nasional harus dirancang secara matang, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa, bukan sekadar program yang tidak menyentuh akar persoalan pendidikan,” ujar Indra Kusumah.
PMII menegaskan bahwa evaluasi terhadap Program MBG harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh, termasuk memperkuat sistem pengawasan, memastikan standar keamanan, serta melibatkan pihak sekolah dalam proses pengawasan pelaksanaan program.
Melalui tuntutan ini, PMII Kota Palembang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pendidikan nasional dan memastikan negara hadir secara nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bagian dari investasi strategis masa depan bangsa.
