BERITAOPINI.ID PALI SUMSEL | Jagat media sosial Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dihebohkan dengan beredarnya curhatan menyentuh hati dari seorang anak yang tak kuasa melihat ibunya bersedih. Di balik tangisan sang ibu, terselip kalimat yang menohok: “Tanyakan pada hatimu, wahai pemimpin daerah.”
Sosok ibu tersebut diketahui merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah lama mengabdi sebagai tenaga pendidik. Namun kini, ia terancam kehilangan kenyamanan dan stabilitas hidupnya setelah menerima surat mutasi yang dinilai janggal dan tidak transparan.
ASN tersebut sebelumnya bertugas di SDN 5 Tanah Abang, Desa Raja, Kabupaten PALI. Ia kemudian dimutasi ke Sungai Baung, Kecamatan Talang Ubi, dengan jarak tempuh sekitar dua jam perjalanan melalui akses jalan yang tidak mudah.
Informasi yang beredar menyebutkan, mutasi itu diduga berkaitan dengan profesi sang suami yang merupakan wartawan dan dianggap kerap mengkritisi jalannya pemerintahan daerah. Meski begitu, hingga kini belum ada keterangan resmi yang membenarkan atau membantah dugaan tersebut.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan setempat disebut telah mengeluarkan surat mutasi tanpa penjelasan rinci mengenai alasan pemindahan tersebut. Tidak ditemukan catatan pelanggaran atau kesalahan disiplin yang dilakukan ASN bersangkutan selama menjalankan tugasnya.
Terdapat dua versi informasi mengenai alasan mutasi. Salah satunya menyebutkan bahwa di SDN 5 Tanah Abang terjadi kelebihan guru. Namun alasan ini dibantah oleh yang bersangkutan. Ia mengaku tidak pernah ada evaluasi resmi dari dinas terkait mengenai kelebihan tenaga pendidik. Bahkan Kepala Sekolah disebut tidak pernah melaporkan adanya surplus guru di sekolah tersebut.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: apakah kebijakan mutasi telah dilakukan secara profesional dan objektif? Ataukah ada faktor lain yang memengaruhi keputusan tersebut?
Menanggapi polemik ini, Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, langsung memberikan pernyataan tegas.
“Intinya kita meminta kepada dinas yang berkaitan untuk mengembalikan ibu itu semula di mana tempat dia mengabdi di daerahnya, SD 5 Tanah Abang,” tegas politisi Partai Demokrat itu, Jumat (20/2/2026).
Firdaus yang akrab disapa FH mengingatkan agar persoalan ini tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Ia bahkan menyinggung kemiripan kasus tersebut dengan kejadian mutasi kepala sekolah di Prabumulih yang sempat viral beberapa waktu lalu.
“Jangan sampai menimbulkan persepsi yang kurang elok nantinya. Kita ingat masalah ini hampir mirip seperti kejadian di Prabumulih yang viral beberapa waktu lalu,” ujarnya.
FH juga menyampaikan pesan moral yang kuat kepada para pemegang kekuasaan.
“Siapapun yang diberi amanah memegang kewenangan, jangan peralat hukum untuk menindas dan menzalimi pihak lain. Meski itu lawanmu,” tegasnya.
Menurutnya, hukum harus menjadi sarana perbaikan dan tegaknya keadilan, bukan alat untuk menyingkirkan pihak yang berbeda pandangan politik.
“Kompetisi politik demokratis itu mensyaratkan sikap ksatria. Bertanding terbuka dan adil. Sekeras apapun, jika terbuka dan adil, akan menjadi pelajaran berdemokrasi yang indah,” pungkasnya.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik PALI. Masyarakat menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait sekaligus berharap adanya peninjauan ulang kebijakan mutasi tersebut, agar prinsip keadilan, profesionalitas, dan transparansi benar-benar ditegakkan di lingkungan pemerintahan daerah.
