Ketika Kompetensi Dikalahkan Koneksi, Dugaan Busuk di Balik Operasi Adera
(PALI) – Di tengah gemerlap industri ekstraktif yang seharusnya menjadi simbol kemajuan dan kesejahteraan, Mahasiswa dan Masyarakat Pali Peduli Lingkungan (MMPL) justru membaca gejala sebaliknya, sebuah ironi struktural yang mengarah pada degradasi tata kelola. Dugaan praktik mafia proyek dan rekrutmen berbasis titipan orang dalam di Pertamina EP Adera Field Zona 4 menjadi indikasi bahwa meritokrasi perlahan tergantikan oleh patronase.
Koordinator MMPL PALI, Edo Saputra, menilai bahwa fenomena ini tidak bisa lagi dibaca sebagai anomali sesaat, melainkan sebagai gejala sistemik yang mencerminkan krisis etika dalam pengelolaan sumber daya strategis negara.
“Ketika prosedur dilembagakan hanya sebagai formalitas, dan hasil akhirnya telah ditentukan sejak awal, maka yang kita saksikan bukan lagi proses seleksi melainkan simulasi keadilan,” ujar Edo.
Dalam perspektif tata kelola modern, proses tender seharusnya menjadi arena rasional untuk memilih yang paling kompeten. Namun, dugaan praktik calon pengantin justru menunjukkan bahwa rasionalitas itu telah dikorupsi oleh kepentingan sempit.
“Lelang yang sudah ditentukan pemenangnya sejak awal adalah bentuk paling vulgar dari manipulasi sistem. Ia mempertahankan ilusi kompetisi, namun secara substansi membunuhnya,” sindir Edo.
Lebih jauh, Edo melihat bahwa kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan distorsi pasar yang mematikan pelaku usaha lokal.
“Vendor lokal diposisikan sebagai ornamen hadir untuk melengkapi legitimasi, bukan untuk dimenangkan. Ini bukan keberpihakan, ini pengabaian yang dilembagakan,” tambahnya.
Di sektor ketenagakerjaan, Edo menilai telah terjadi pergeseran paradigma yang berbahaya: dari seleksi berbasis kompetensi menuju distribusi berbasis kedekatan.
Fenomena titipan orang dalam yang mencuat ke publik menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan tidak lagi ditentukan oleh kapasitas individu, melainkan oleh relasi kuasa yang dimiliki.
“Ketika koneksi lebih menentukan daripada kompetensi, maka yang lahir bukan tenaga kerja profesional, melainkan produk dari sistem patron klien yang usang,” tegas Edo.
Ia juga menyinggung dugaan praktik jual beli kursi kerja sebagai bentuk komodifikasi kesempatan kerja yang secara moral sulit dibenarkan.
“Lapangan kerja diperlakukan layaknya komoditas. Siapa yang mampu membayar, dia yang berhak bekerja. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, ini pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial,” ujarnya.
MMPL PALI menegaskan bahwa situasi ini membutuhkan intervensi struktural dari otoritas pengawas. Dalam hal ini, SKK Migas dinilai tidak boleh abai terhadap indikasi kuat praktik menyimpang di lapangan.
“Pengawasan yang tidak efektif sama saja dengan pembiaran. Dan pembiaran adalah bentuk lain dari legitimasi terhadap penyimpangan,” kata Edo.
MMPL mendesak dilakukannya audit komprehensif yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek integritas dan transparansi dalam seluruh rantai pengambilan keputusan.
Edo menegaskan bahwa institusi strategis negara tidak boleh dikelola dengan mentalitas feodal.
“Jika sebuah entitas negara mulai beroperasi layaknya ‘kerajaan kecil di mana akses ditentukan oleh kedekatan, dan keputusan diambil secara eksklusif maka kita tidak sedang membangun negara, kita sedang merawat kemunduran,” pungkasnya.
Publik kini dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar, Apakah Pertamina Adera akan kembali pada prinsip profesionalisme dan akuntabilitas, atau terus tenggelam dalam praktik-praktik yang justru merusak legitimasi institusinya sendiri.
