BERITAOPONI.ID PALI SUMSEL | Aroma busuk dugaan praktik mark-up gaji di lingkungan kepolisian kembali mencoreng wajah institusi yang seharusnya menjadi simbol keadilan.
Dalam pemberitaan media lokal, mencuat indikasi adanya permainan angka dalam penggajian di tubuh Polres PALI yang diduga tidak sekadar kesalahan administrasi, melainkan praktik yang terstruktur dan mencederai akal sehat publik.
Menanggapi hal ini, Ketua Front Perlawanan Rakyat (FPR) Kabupaten PALI dan juga mantan Wakil Presiden Mahasiswa STIT MH Pali, Ivan Saputra, melontarkan kritik keras yang tidak lagi dibungkus bahasa diplomatis.
“Kalau benar gaji saja bisa dimark-up, lalu apa lagi yang tidak bisa dimanipulasi ini bukan sekadar persoalan angka, namun ini soal integritas yang sudah digadaikan,” tegas Ivan.
Menurutnya, dugaan mark-up ini bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan indikasi penyakit kronis dalam sistem yang selama ini dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan serius.
Ia menyebut praktik semacam ini sebagai bentuk korupsi gaya baru, halus dan terselubung, tapi dampaknya merusak kepercayaan publik secara sistematis.
Fenomena ini, kata Ivan, bukanlah kejadian tunggal.
Ia mengaitkan dengan berbagai kasus dugaan penyimpangan anggaran di wilayah PALI yang sebelumnya juga pernah mencuat, mulai dari proyek fiktif hingga penggelembungan anggaran di berbagai sektor.
“Kita ini seperti sedang menonton sandiwara murahan. Bedanya, penontonnya rakyat, tapi yang bayar juga rakyat. Negara dirugikan, publik dibodohi, dan pelaku seolah kebal hukum,” sindirnya tajam.
Ivan bahkan menyebut bahwa jika aparat penegak hukum justru terseret dalam dugaan manipulasi keuangan, maka masyarakat sedang berada dalam kondisi krisis kepercayaan total.
“Jangan lagi bicara soal penegakan hukum kalau institusinya sendiri diduga bermain angka. Ini bukan sekadar tamparan, ini pukulan telak bagi rasa keadilan masyarakat,” lanjutnya.
Ivan mendesak agar dilakukan audit independen dan transparan terhadap sistem penggajian di lingkungan Polres PALI. Tidak hanya itu, Ivan juga menantang aparat penegak hukum di tingkat yang lebih tinggi untuk turun tangan.
“Kalau kasus seperti ini hanya diselesaikan dengan klarifikasi internal, itu sama saja menyapu kotoran ke bawah karpet. Bersih di permukaan, busuk di dalam,” ujarnya.
Sebagai penutup, Ivan mengingatkan bahwa publik hari ini tidak lagi mudah dibungkam.
“Rakyat sudah terlalu sering dikhianati dengan angka-angka yang dimanipulasi. Jangan salahkan kalau nanti kepercayaan itu runtuh total—karena yang merobohkannya bukan rakyat, tapi ulah oknum yang rakus di dalam sistem.”
FPR PALI memastikan akan terus mengawal kasus ini, dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi besar jika tidak ada langkah konkret dari aparat terkait.
