BERITAOPINI.ID PALI SUMSEL | Pernyataan Ketua DPRD PALI terkait dugaan praktik mafia proyek dan rekrutmen tenaga kerja berbasis titipan di Pertamina EP Adera Field Zona 4 Pengabuan mendapat tanggapan dari Koordinator Front Perlawanan Rakyat (FPR) Kabupaten PALI, Syafri.
Dalam keterangannya, Syafri menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD tidak bisa dipandang sebagai isu biasa, melainkan sebagai sinyal kuat adanya persoalan mendasar dalam tata kelola.
“Ketika lembaga legislatif sudah menyuarakan hal ini, maka kita perlu melihatnya sebagai indikator adanya masalah struktural yang perlu segera ditangani secara serius,” ujarnya.
Menurut Syafri, dugaan praktik dalam proses lelang proyek yang tidak transparan serta rekrutmen tenaga kerja yang tidak berbasis kompetensi berpotensi merusak prinsip keadilan dan profesionalitas.
Dalam perspektif tata kelola yang good governance, proses tender seharusnya berjalan secara terbuka, kompetitif, dan akuntabel. Begitu pula dengan rekrutmen tenaga kerja yang idealnya mengedepankan kualifikasi dan kemampuan.
“Jika proses proses tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka yang dirugikan bukan hanya pelaku usaha lokal dan pencari kerja, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi,” jelasnya.
Syafri menambahkan bahwa kondisi ini juga dapat berdampak lebih luas, terutama terhadap iklim sosial dan ekonomi di daerah. Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan akses yang adil, maka potensi ketimpangan dan konflik sosial akan semakin besar.
“Rasa keadilan itu penting. Ketika masyarakat merasa diperlakukan tidak adil, maka kepercayaan terhadap sistem akan menurun,” katanya.
Oleh karena itu, FPR PALI mendorong adanya langkah konkret dari pihak terkait, termasuk SKK Migas sebagai lembaga pengawas, untuk melakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh.
“Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar persoalan ini tidak berlarut larut dan dapat diselesaikan secara objektif,” tegas Syafri.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam pengelolaan sektor strategis seperti migas.
“Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasional,” tambahnya.
Sebagai penutup, Syafri mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini secara jernih dan proporsional, serta mengedepankan solusi yang konstruktif.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan saling menyalahkan, tetapi komitmen bersama untuk memperbaiki sistem agar lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
