BERITAOPINI.ID JAKARTAN | Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan serangkaian kebijakan strategis untuk merespons dinamika geopolitik global yang berdampak pada ekonomi dan energi nasional. Kebijakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers virtual yang digelar Selasa (31/3) malam dan dihadiri sejumlah menteri terkait.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pemerintah meluncurkan delapan butir transformasi budaya kerja nasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan ketahanan ekonomi.
Salah satu kebijakan utama adalah penerapan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu setiap Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini akan diatur melalui surat edaran oleh Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, pemerintah juga mendorong efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen dan pengurangan perjalanan dinas.
“Di tengah tekanan global, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat. Kebijakan ini bukan hanya respons, tetapi juga momentum untuk transformasi menuju pola kerja yang lebih modern dan efisien,” ujar Airlangga.
Untuk sektor swasta, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan mengatur penerapan WFH secara fleksibel sesuai karakteristik usaha. Namun, sektor layanan publik, industri strategis, transportasi, logistik, dan keuangan tetap beroperasi normal tanpa WFH.
Dalam bidang energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa cadangan energi nasional dalam kondisi aman. Ia juga menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan, sementara harga BBM non-subsidi masih dalam pembahasan.
Pemerintah juga akan mulai menerapkan kebijakan biodiesel B50 pada 1 Juli 2026, yang diproyeksikan mampu mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun serta menghemat subsidi hingga Rp48 triliun. Selain itu, distribusi BBM akan diperketat melalui sistem barcode di aplikasi MyPertamina dengan batas pembelian wajar 50 liter per kendaraan.
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi anggaran negara tetap terkendali. Pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menghadapi gejolak global, dengan defisit yang dijaga tetap stabil hingga akhir tahun anggaran.
“Kami memastikan pengelolaan APBN tetap hati-hati dan terukur. Masyarakat tidak perlu khawatir karena stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani menambahkan bahwa kebijakan ini juga dimanfaatkan untuk mendorong investasi di sektor energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, dan hidro guna mempercepat transisi energi nasional.
Secara keseluruhan, kebijakan ini diperkirakan menghasilkan penghematan APBN sebesar Rp6,2 triliun dari implementasi WFH, dengan potensi efisiensi tambahan hingga Rp59 triliun. Pemerintah juga melakukan refocusing anggaran kementerian/lembaga hingga Rp130 triliun untuk dialihkan ke belanja produktif, termasuk penanganan bencana.
Kebijakan ini mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi dalam dua bulan ke depan. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, produktif, serta mendukung upaya efisiensi energi dan transformasi budaya kerja nasional di tengah ketidakpastian global.
