BERITAOPINI.ID SURAKARTA JATENG | Ketua DPC PDIP Solo –FX Rudyatmo menegaskan untuk membantah isu yang beredar luas menyoal instruksi Ketua umum Megawati Soekarnoputri, agar kader mendukung pemerintahan presiden Prabowo Subianto. Dukungan yang disematkan kemudian dinilai sebagai ‘barter politik’ itu, Rudyatmo membantahnya. (05/08/2025)
Tudingan muncul setelah Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto selaku sekjen PDIP. Menurut Rudy bahwa arahan Megawai sudah disampaikan jauh hari sebelum amnesti muncul.
“Oh, tidak, bukan barter. Itu instruksinya sudah sedari awal. Beliau memimpin sidang selalu menandaskan agar disampaikan dulu dengan pambahasan komisi.” Ujar Rudy pada Senin (04/08/2025).
Selanjutnya, mantan Walikota Solo itu menandaskan bahwa tidak ada korelasi instruksi dukungan dari Megawati dengan amnesti yang diterima Hasto. Ia menjelaskan, saat Hasto hadir di kongres setelah mendapat amnesti, instruksi dari ketua umum sudah terlebih dahulum disampaikan.
Kendati demikian, sikap inilah yang membuktikan bahwa PDIP tidak dipengaruhi oleh keputusan hukum atas pemberian amnesti untuk Hasto, tambah Rudy.
“Jadi tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan amnesti yang dilakukan oleh presiden kepada Pak Hasto,” tegas Rudy, mencoba meluruskan spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Kongresi di Bali, Megawati kembali terpilih menjadi ketua umum. Rudy menandaskan beberapa instruksi penting yang wajib dipatuhi oleh seluruh kader PDIP, baik yang duduk sebagai legislatif ataupun eksekutif.
“Instruksinya dengan adanya kalian mencalonkan saya kembali pada Mei 2024 saat Rekernas dan hari ini saya dikukuhan. Mesti kudu mau melaksanakan tuga-tugas kepartaian, tugas eksekutif dan legislatif bagi mereka yang menjabat sebagai DPRD ataupun DPR. Bupati/Walikota ataupun wakil walikota. Sehingga rakyat merasa dekat dengan pemimpin partainya.” Jelas Rudy.
Perintah lainnya yang tak kalah penting, lanjut Rudy, adalah agar para kader selalu menjalin komunikasi yang baik, tidak hanya dengan rakyat, tetapi juga dengan aparat TNI dan Polri di wilayah masing-masing.
“Jadi seluruh kader PDIP mulai dari pengurus DPP sampai pengurus anak ranting dan anggota partai, apa yang diperintahkan oleh ketum turun ke bawah bersama-sama dengan rakyat. Itu yang harus kita lakukan,” sambungnya.
Mengenai sikap PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, Rudy menegaskan bahwa partainya akan mengambil peran sebagai penyeimbang, bukan oposisi maupun koalisi.
“Beliau tetap ada di luar dan jadi penyeimbang. Tidak ada kata koalisi maupun oposisi, yang ada hanya penyeimbang. Artinya ketika pemerintah ini nanti kebijakannya berpihak pada rakyat dan itu memang sesuatu yang baik maka beliau memberikan dukungan mutlak. Tetapi kalau ada yang tidak bisa dirasakan oleh rakyat dan itu ada penyimpangan, maka beliau akan mengkritisi dan tentunya memberikan solusi,” Pungkasnya.
