BERITAOPINI.ID MUARA ENIM SUMSEL | Pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kabupaten Muara Enim, Andika Maulana, Wakil Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang sekaligus putra asli daerah melontarkan kritik keras sekaligus harapan bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sorotannya terutama terkait lemahnya realisasi anggaran, ketertinggalan pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan sektor-sektor strategis di daerah.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan secara terbuka, Andika menekankan bahwa perayaan hari jadi tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan dijadikan momentum untuk menilai secara menyeluruh capaian pembangunan yang telah terlaksana maupun yang masih terbengkalai.
“Saya berbicara bukan hanya sebagai akademisi dan aktivis, tetapi sebagai anak Muara Enim yang melihat langsung persoalan masyarakat. Mulai dari jalan rusak di berbagai titik hingga proyek mangkrak dan praktik korupsi. Kita tahu sendiri kondisi jalan lintas, seperti dari Muara Enim menuju Semende dan wilayah lain, sangat memprihatinkan. Sudah saatnya budaya seremonial ini digantikan dengan budaya kerja yang nyata dan berdampak,” ujar Andika.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dugaan korupsi pada proyek pembangunan siring tahun anggaran 2023. Tiga tersangka telah ditetapkan oleh pihak kejaksaan, dan uang Rp150 juta diamankan sebagai barang bukti. Kasus tersebut dianggap merusak citra pemerintah daerah serta menunjukkan lemahnya tata kelola anggaran publik.
“Kalau proyek kecil saja bisa diselewengkan, bagaimana nasib proyek-proyek dengan nilai jauh lebih besar? Ini bukan hanya tentang satu siring, tetapi soal mentalitas koruptif yang mengakar dalam struktur kekuasaan,” tegasnya.
Andika turut menyoroti lambatnya penyelesaian berbagai proyek infrastruktur. Termasuk jalan penghubung Prabumulih–PALI–Muara Enim yang digagas puluhan tahun silam namun hingga kini belum tuntas. Di sisi lain, Pemkab tengah mengajukan Bantuan Keuangan Khusus (BKBK) ke pemerintah provinsi untuk membiayai 22 proyek strategis senilai Rp364,6 miliar, seperti pembangunan fly-over dan jalan khusus angkutan batubara.
“Jangan sampai infrastruktur justru dibangun demi kepentingan investor, sementara desa-desa yang jalannya rusak dibiarkan bertahun-tahun. Pembangunan harus adil, tepat sasaran, dan berpihak pada rakyat,” kata Andika.
Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp1 triliun dalam lima tahun ke depan. Menanggapi hal itu, Andika menegaskan perlunya sistem pengelolaan yang akuntabel dan transparan dalam setiap upaya peningkatan pendapatan daerah.
“PAD yang besar tidak ada artinya tanpa pengawasan yang kuat dan keterlibatan masyarakat. Jangan sampai muncul situasi ‘PAD naik, rakyat sengsara’,” kritiknya.
Menutup pernyataannya, Andika menegaskan bahwa kritik merupakan wujud kepedulian terhadap tanah kelahiran. Ia menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab Muara Enim, antara lain:
- Transparansi Anggaran dengan mempublikasikan dokumen perencanaan serta laporan realisasi secara berkala.
- Pembentukan Forum Pengawasan Publik yang melibatkan mahasiswa, media, organisasi masyarakat, dan pemerintah.
- Musrenbang yang Lebih Partisipatif, memastikan suara desa benar-benar didengar, bukan sekadar formalitas.
- Penegakan Hukum Tanpa Kompromi terhadap kasus korupsi, disertai audit rutin atas proyek strategis.
“Muara Enim berhak atas kemajuan yang lebih baik. Kritik hari ini adalah Jalan menuju keadilan besok. Ini adalah panggilan seorang putra daerah untuk memastikan pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan adil,” tutup Andika Maulana.
