BERITAOPINI.ID PALEMBANG SUMSEL | Di saat banyak rakyat masih bergelut dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta berbagai persoalan pelayanan publik, rencana pengadaan dua unit meja biliar oleh DPRD Sumatera Selatan dengan anggaran hampir setengah miliar rupiah terasa seperti ironi yang menampar nalar publik.
Lembaga yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat justru tampak kehilangan sensitivitas terhadap realitas sosial yang sedang dihadapi masyarakat. Anggaran sebesar Rp486,9 juta untuk fasilitas hiburan internal bukan hanya memantik kritik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah ini benar-benar kebutuhan mendesak bagi lembaga legislatif.?
Di tengah berbagai persoalan pembangunan daerah mulai dari infrastruktur desa, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat penggunaan uang rakyat untuk meja biliar berpotensi menciptakan kesan bahwa prioritas anggaran telah bergeser dari kepentingan publik menuju kenyamanan elit lembaga.
Publik tentu tidak menolak fasilitas kerja yang layak bagi para wakil rakyat. Namun ketika fasilitas tersebut tidak memiliki urgensi langsung terhadap peningkatan kualitas legislasi, pengawasan, maupun pelayanan aspirasi masyarakat, maka wajar jika muncul kecurigaan bahwa sensitivitas anggaran telah tumpul terhadap penderitaan rakyat/kaum marhaen.!!!
Momentum ini seharusnya menjadi pengingat bahwa setiap rupiah dari APBD adalah amanah publik. Transparansi, rasionalitas, dan empati sosial harus menjadi dasar dalam setiap keputusan pengeluaran anggaran.
Jika tidak, maka meja biliar itu bukan sekadar alat permainan melainkan simbol jarak yang semakin lebar antara wakil rakyat dan rakyat yang mereka wakili.
#merdeka.!!!
#evaluasikaderpdipsumsel
#ilyaspanji
