BERITAOPINI.ID PALEMBANG SUMSEL | Serikat buruh di Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk menggelar aksi demonstrasi besar dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei mendatang. Aksi ini tidak hanya menjadi peringatan tahunan, tetapi juga bentuk tekanan nyata kepada pemerintah agar segera menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dinilai terus berlarut. 23 April 2026
Koordinator Wilayah KSBSI Sumatera Selatan, Ali Hanafia, menilai pemerintah selama ini belum menunjukkan langkah konkret dalam menjawab tuntutan buruh, khususnya terkait upah layak, jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja.
“May Day kali ini bukan sekadar seremoni. Kami turun ke jalan untuk mendesak pemerintah agar tidak lagi abai terhadap nasib buruh. Kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas, bukan sekadar janji,” tegas Ali Hanafia dalam wawancara, Rabu (23/4/2026).
Senada dengan itu, Koordinator Wilayah KPBI Sumatera Selatan, Ramli, menekankan bahwa aksi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan buruh terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak pada pekerja.
“Selama ini buruh terus bersabar, tetapi pemerintah harus sadar bahwa kesabaran ada batasnya. Kami menuntut kebijakan yang berpihak, bukan yang justru memperlemah posisi buruh,” ujar Ramli.
Aksi demonstrasi direncanakan akan dipusatkan di sejumlah titik strategis di Kota Palembang dengan melibatkan berbagai elemen serikat buruh lintas sektor. Jumlah massa diperkirakan mencapai ratusan hingga ribuan orang yang akan turun langsung menyuarakan tuntutan mereka.
Meski membawa tekanan kuat terhadap pemerintah, pihak serikat buruh memastikan bahwa aksi akan tetap berlangsung secara damai dan tertib. Koordinasi dengan aparat keamanan juga telah dilakukan guna menjaga situasi tetap kondusif.
Para buruh berharap pemerintah daerah tidak hanya merespons aksi ini secara formalitas, tetapi benar-benar membuka ruang dialog dan menghadirkan solusi nyata. Momentum May Day 2026 dinilai sebagai ujian keseriusan pemerintah dalam menempatkan kesejahteraan buruh sebagai prioritas kebijakan.
Dengan meningkatnya tensi tuntutan buruh, masyarakat diimbau untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi aksi serta tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.


















