BERITAOPINI.ID PALI, SUMSEL| Gelombang ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali mencuat. Kali ini, kritik keras datang dari salah satu Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumatera Selatan. Melalui pernyataan sikap yang tegas, Edo Saputra selaku perwakilan pengurus, melayangkan lima tuntutan krusial yang dinilai menjadi rapor merah bagi jalannya roda pemerintahan di Kabupaten PALI.
Dengan jargon yang menuntut perubahan nyata—”Rakyat Butuh Bukti Bukan Janji!”—PMII mendesak bupati dan jajarannya untuk segera menyudahi retorika politik belaka.
Berikut adalah lima poin tuntutan tajam yang disuarakan oleh PMII Sumsel untuk Pemerintah Kabupaten PALI:
1. Setop Pencitraan, Fokus Kerja NyataPMII menuntut Pemkab PALI untuk menghentikan segala bentuk politik pencitraan dan seremonial yang tidak berdampak langsung bagi kemaslahatan rakyat. Pemerintah didesak untuk mengutamakan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat serta menerapkan transparansi penuh dalam penggunaan anggaran, sekaligus membuka diri terhadap kritik publik.
2. Evaluasi Total Sektor Pendidikan dan KesehatanKondisi fasilitas publik menjadi sorotan tajam. PMII mendesak perbaikan dan pelengkapan fasilitas sekolah di semua tingkatan, peningkatan kualitas serta kesejahteraan tenaga pendidik, hingga pemerataan layanan kesehatan yang terjangkau. Krisis ketersediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan juga menjadi poin penting yang harus segera diselesaikan demi menjamin hak dasar warga.
3. Atasi Tingginya Pengangguran Pemuda PALISektor lapangan kerja dinilai masih sangat minim bagi pemuda daerah. Pemerintah dituntut menciptakan lapangan kerja baru berbasis padat karya, memfasilitasi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern, serta memberikan dukungan penuh bagi UMKM dan wirausaha muda lokal. PMII menegaskan agar putra daerah wajib diprioritaskan dalam setiap peluang kerja yang ada.
4. Buka Akses Jalan ke Pelosok Daerah yang Minim PerhatianInfrastruktur di wilayah pelosok PALI dianggap masih jauh dari kata layak. PMII mendesak percepatan pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah terpencil dengan standar kualitas yang tahan lama. Selain itu, pembangunan jembatan dan penghubung antar-desa harus digenjot dengan melibatkan masyarakat langsung dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.
5. Tagih Janji Kampanye yang Menumpuk dan Belum TerealisasiPMII mengingatkan jajaran eksekutif untuk tidak mengkhianati kepercayaan rakyat dengan janji palsu. Pemerintah dituntut segera merealisasikan janji-janji kampanye mereka, menyusun timeline serta indikator ketercapaian yang jelas, dan menyampaikan laporan perkembangan berkala secara terbuka kepada publik.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Kabupaten PALI masih menunggu respons dan langkah konkret dari pihak pemerintah daerah untuk menjawab kelima tuntutan mendesak ini.
