BERITAOPINI.ID DKI JAKARTA |Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta Carles Cahya Saputra, S.Sos menyatakan opininya kepada publik perihal bagaimana teknologi dan ekonomi menjadi senjata maka akan muncul pertanyaan bagaimana wajah Baru dari geopolitik Dunia dan posisi negara indonesia. Jakarta, 29/05/2026
Perang hari ini tidak selalu berbunyi. Ia tidak lagi membutuhkan seragam militer, dentuman bom, atau invasi terbuka. Cukup melalui kebijakan pembatasan ekspor chip, klausul tarif perdagangan, atau embargo energi, sebuah negara dapat dilumpuhkan tanpa satu peluru pun ditembakkan.
Inilah wajah baru geopolitik abad ke-21.
Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, menyampaikan hal tersebut secara lugas dalam kuliah umum di Universitas Gadjah Mada pada Mei 2026. Ia menyebut, “Sekarang semuanya bisa menjadi senjata. Teknologi jadi senjata, semikonduktor jadi senjata, energi jadi senjata.” Pernyataan itu bukan hiperbola, melainkan refleksi nyata atas tatanan global yang sedang berlangsung.
Dunia yang Semakin Terfragmentasi
Pada era Perang Dingin, persaingan global ditentukan oleh ideologi dan kekuatan militer, khususnya senjata nuklir. Kini, ukuran kekuatan telah bergeser: siapa yang menguasai semikonduktor, mengendalikan rantai pasok mineral kritis, serta memiliki dominasi atas infrastruktur digital global—merekalah penguasa baru abad ini.
Rivalitas antara Amerika Serikat dan China tidak lagi sebatas perang tarif dagang. Persaingan tersebut telah menjelma menjadi techno-politics—perebutan supremasi dalam bidang kecerdasan buatan, semikonduktor, kendaraan listrik, hingga sistem keuangan digital.
Alih-alih semakin terintegrasi, dunia justru bergerak menuju fragmentasi dalam blok-blok kepentingan strategis. Eropa, misalnya, memilih mengurangi ketergantungan pada gas Rusia demi ketahanan jangka panjang, meski harus membayar harga ekonomi yang tidak ringan. Pilihan itu menegaskan bahwa ketahanan energi hari ini tidak lagi semata diukur dari harga termurah, tetapi dari kemampuan bertahan menghadapi tekanan geopolitik.
Indonesia: Kaya Aset, Miskin Kendali
Di tengah dinamika tersebut, Indonesia sesungguhnya berdiri di atas aset strategis yang luar biasa. Indonesia menguasai sekitar 42 persen cadangan nikel dunia dan lebih dari separuh produksinya. Indonesia juga memiliki sepertiga cadangan timah global. Sementara itu, di Mamuju, Sulawesi Barat, potensi rare earth elements mulai mendapat perhatian—komoditas penting bagi industri kendaraan listrik, semikonduktor, hingga sistem pertahanan modern.
Tidak mengherankan jika Amerika Serikat, melalui skema Agreement on Reciprocal Tariff (ART), menunjukkan ketertarikan terhadap akses mineral kritis Indonesia. Hal tersebut bukan sinyal kecil, melainkan pengakuan bahwa Indonesia memegang posisi penting dalam rantai pasok global masa depan.
Namun, terdapat persoalan besar yang tidak boleh diabaikan. Lebih dari 75 persen kapasitas pemurnian nikel Indonesia saat ini berada di bawah kendali perusahaan-perusahaan asal China. Kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay—pusat hilirisasi nikel nasional—masih sangat bergantung pada satu mitra investasi dominan. Ketika perusahaan induk salah satu smelter nikel di China mengalami persoalan finansial, dampaknya turut dirasakan di Indonesia.
Paradoks Indonesia terletak di sini: kita memiliki sumber daya strategis, tetapi belum sepenuhnya mengendalikan rantai nilainya.
Politik Luar Negeri Bebas Aktif Butuh Lebih dari Sekadar Netralitas Indonesia selama ini konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dalam pakta militer mana pun. Sikap tersebut layak diapresiasi. Di tengah tekanan geopolitik untuk memilih kubu, menjaga independensi merupakan pilihan yang rasional sekaligus strategis.
Namun, di era geopolitik teknologi, bebas aktif tidak dapat dimaknai sekadar “tidak memihak”. Bebas aktif harus diterjemahkan sebagai kemampuan untuk tidak bergantung.
Ada perbedaan mendasar antara negara yang netral karena memiliki pilihan, dan negara yang netral karena tidak memiliki alternatif.
Kemandirian strategis yang sejati adalah ketika Indonesia mampu mengolah nikel menjadi baterai bernilai tambah tinggi, bukan sekadar mengekspor bahan mentah. Ketika Indonesia mampu mencetak insinyur semikonduktor sendiri, bukan hanya menyediakan kawasan industri bagi investor asing. Dan ketika Indonesia hadir di meja negosiasi global bukan sebagai pihak yang mencari investasi semata, tetapi sebagai mitra yang memiliki daya tawar dan menentukan syarat kerja sama.
Penyelenggaraan Indonesia Semiconductor Summit 2026 di Bandung dapat dipandang sebagai langkah awal yang positif. Namun, langkah awal tidak cukup tanpa pembangunan ekosistem nyata: regulasi yang konsisten, infrastruktur industri yang kompetitif, dan investasi serius dalam pengembangan sumber daya manusia.
Peluang Tidak Akan Menunggu
Strategi friend-shoring—pemindahan rantai produksi ke negara mitra yang dianggap stabil dan dapat dipercaya—membuka peluang besar bagi Indonesia dalam sektor elektronik, pusat data, dan industri transisi energi.
Banyak perusahaan global kini mencari alternatif selain China. Dengan posisi geografis yang strategis di kawasan Indo-Pasifik serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pusat manufaktur baru.
Namun, peluang tidak bersifat permanen.
Negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan India bergerak cepat memperbaiki iklim investasi mereka. Jika Indonesia tidak segera membenahi kepastian hukum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membangun ekosistem industri yang terintegrasi, peluang tersebut dapat dengan mudah berpindah ke negara lain.
Penutup: Menentukan Arah, Bukan Sekadar Mengikuti
Satu hal yang semakin jelas: dunia tidak dapat bergerak tanpa Indonesia. Nikel untuk baterai kendaraan listrik, timah untuk komponen elektronik, hingga rare earth elements untuk industri pertahanan dan kecerdasan buatan—semuanya tersedia di negeri ini.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia memiliki daya tawar. Jawabannya jelas: iya, dan sangat besar.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah kita akan terus membiarkan pihak lain menentukan nilai dari kekayaan strategis yang kita miliki?
Geopolitik baru telah menjadi panggung dunia, dan Indonesia sedang berdiri di atasnya. Sudah saatnya Indonesia tidak sekadar hadir, tetapi juga tampil, bersuara, dan ikut menentukan aturan main, Penulis carles.
