Sejumlah warga Desa Tempirai Selatan melakukan konsolidasi dan mematangkan persiapan menjelang aksi penyampaian aspirasi terkait persoalan tapal batas di Kantor Bupati PALI, Jumat malam (21/8/2026).
BERITAOPINI.ID PALI, SUMSEL | Menjelang rencana aksi penyampaian aspirasi ke Kantor Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), masyarakat Desa Tempirai Selatan terus melakukan konsolidasi.
Konsolidasi tersebut berlangsung pada Jumat malam, 21 Agustus 2026. Sejumlah warga berkumpul dan berdiskusi untuk mematangkan persiapan aksi yang rencananya digelar pada Senin, 24 Agustus 2026.
Pertemuan berlangsung dalam suasana sederhana dan penuh kekeluargaan. Warga membahas sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian, terutama terkait polemik tapal batas Desa Tempirai Selatan dengan wilayah Desa Mangkunegara dan Mangkunegara Timur.
Konsolidasi menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyatukan sikap sekaligus memastikan aspirasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah benar-benar mewakili kepentingan warga.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah keberadaan Peraturan Bupati PALI Nomor 62 Tahun 2023 yang dinilai warga masih menyisakan persoalan terkait batas wilayah yang mereka anggap belum mendapatkan penyelesaian secara adil dan menyeluruh.
Warga menilai persoalan tapal batas bukan sekadar persoalan garis di atas peta. Di dalamnya terdapat sejarah wilayah, administrasi pemerintahan desa, serta kepentingan masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Karena itu, warga Tempirai Selatan berharap aksi yang akan digelar nantinya dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten PALI untuk membuka kembali ruang dialog secara terbuka.
Bukan sekadar datang membawa massa, warga ingin membawa persoalan yang selama ini mereka anggap belum menemukan titik terang.
Rencana aksi tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar 1.000 warga. Masyarakat berharap seluruh rangkaian penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib, damai, dan tetap mengedepankan kepentingan bersama.
Bagi warga, konsolidasi malam ini bukan sekadar berkumpul dan berdiskusi. Ini menjadi bagian dari upaya menyatukan suara sebelum mengetuk pintu kantor pemerintah daerah.
Kini tinggal menunggu apakah ketukan itu akan membuka ruang penyelesaian, atau kembali menjadi satu babak baru dari polemik tapal batas yang hingga kini belum juga menemukan garis akhirnya.
