BERITAOPINI.ID DKI JAKARTA | Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama sejumlah elemen kemasyarakatan lain berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada 27 Agustus mendatang. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Komunitas Warga Jaga Jakarta (Komwaja), Anwar Sjani, menegaskan bahwa Jakarta adalah kota yang terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia dalam menyampaikan aspirasi.
Anwar menilai, tidak ada alasan dasar untuk melarang warga dari daerah mana pun, termasuk Pati, untuk datang ke Ibu Kota demi menyuarakan pendapat. Ia menekankan bahwa hak berkumpul dan berserikat dilindungi oleh konstitusi.
“Bagi saya sah-sah saja sebenarnya, kita harus terbuka. Karena Jakarta ini kan bukan juga milik orang Jakarta atau orang Betawi saja,” ujar Anwar saat dihubungi (25/8/2026).
Pilihan Terakhir Saat Aspirasi Buntu
Anwar memandang aksi turun ke jalan sebagai sebuah pilihan politik yang diambil ketika jalur-jalur komunikasi formal dianggap tidak lagi efektif. Menurutnya, tekanan massa (pressure) menjadi bukti adanya keresahan publik yang meluas terhadap kebijakan pemerintah maupun DPR.
“Ini sebuah pilihan ya, pilihan terakhir yang diambil ketika saluran-saluran aspirasinya juga tertutup dan terabaikan. Aksi massa adalah bukti nyata bahwa keresahan publik ini semakin meluas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa isu yang dibawa, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, adalah isu populis yang menyangkut kepentingan bersama dan membutuhkan dukungan publik yang masif agar segera disahkan.
Soal Penolakan Ormas Betawi dan Trauma Kerusuhan
Rencana kedatangan warga Pati ini sebelumnya sempat mendapat reaksi dari beberapa tokoh masyarakat Betawi, yang mengkhawatirkan kondusivitas Jakarta. Menanggapi hal itu, Anwar mengaku memahami adanya ganjalan psikologis tersebut.
Anwar menyebut ada trauma masa lalu di mana aksi demonstrasi besar sering kali berakhir dengan insiden kerusuhan atau anarkisme. Hal inilah yang memicu kekhawatiran dari kelompok masyarakat lokal.
“Mereka (ormas Betawi) menolak tindakan-tindakan anarkisnya, bukan menolak aksi atau isunya. Memang ada kekhawatiran karena gerakan ini rentan disusupi atau diprovokasi,” kata Anwar menjelaskan posisi kelompok yang menolak.
Minta Fasilitas Umum Dijaga, Provokator Harus Ditangkap
Meski mendukung hak konstitusional warga Pati, Anwar memberikan catatan keras terkait ketertiban selama aksi berlangsung. Ia meminta para peserta aksi untuk bersikap santun dan tidak merusak fasilitas publik yang menjadi urat nadi warga Jakarta.
“Kita harus menjaga fasilitas umum yang vital, seperti halte dan bus. Itu harus betul-betul ditingkatkan keamanannya,” ucapnya.
Terakhir, ia mendesak aparat keamanan untuk bekerja ekstra dalam menyaring massa agar tidak ada oknum dengan agenda terselubung yang melakukan provokasi.
“Kelompok yang punya agenda terselubung secara personal melakukan provokasi, itu memang harus ditangkap. Tapi kalau agenda turun ke jalan, itu bagian dari hak konstitusional. Silakan, asalkan tertib dan damai,” pungkas Anwar.
