BERITAOPINI.ID DKI JAKARTA | Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkan prioritas anggarannya untuk mewujudkan pendidikan tinggi gratis, baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Bagi EN-LMND, persoalannya bukan semata-mata negara mempunyai uang atau tidak, tetapi untuk kepentingan apa uang negara digunakan. Ketika ratusan triliun rupiah dapat dimobilisasi untuk satu program, sementara jutaan anak muda masih menghadapi mahalnya biaya kuliah, maka yang harus dipersoalkan adalah keberpihakan politik anggaran negara.
Sikap tersebut berangkat dari postur RAPBN 2027. Dari total belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, pemerintah mengalokasikan Rp820,9 triliun untuk pendidikan. Anggaran pendidikan tersebut terbagi sekitar Rp490,7 triliun melalui Belanja Pemerintah Pusat, Rp277,1 triliun melalui Transfer ke Daerah, dan Rp53 triliun melalui pembiayaan. Di dalamnya terdapat BOS untuk sekitar 54,2 juta siswa, PIP untuk 22,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, tunjangan guru, renovasi 12.215 sekolah dan madrasah, serta berbagai program pendidikan lainnya.
Kemudian sekitar Rp240 triliun dialokasikan untuk MBG. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menghitung kebutuhan sekitar Rp93,743 triliun per tahun untuk membebaskan biaya pendidikan 2.833.169 mahasiswa D3, D4, dan S1 di PTN. Dengan kata lain, secara nominal anggaran MBG mencapai sekitar 2,56 kali kebutuhan awal kuliah gratis PTN.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi gratis bukan gagasan yang berada di luar jangkauan fiskal negara. Negara mempunyai ruang untuk memilih.
Ketua Bidang Pendidikan Eksekutif Nasional LMND, Mawar Yuliani, mengatakan:
“Kalau negara mampu mengalokasikan Rp240 triliun untuk MBG, jangan terus membuat pendidikan tinggi gratis seolah terlalu mahal. Pemerintah sendiri menghitung sekitar Rp93,7 triliun untuk membebaskan biaya 2,83 juta mahasiswa PTN. Jadi persoalannya bukan uangnya ada atau tidak, tetapi keberanian negara menentukan siapa dan apa yang diprioritaskan dalam APBN.”
EN-LMND menegaskan bahwa pendidikan tinggi gratis tidak boleh berhenti pada PTN. Data yang menjadi dasar rilis menunjukkan sekitar 2.713 PTS dengan kurang lebih 4,83 juta mahasiswa, sehingga perguruan tinggi swasta merupakan bagian besar dari sistem pendidikan tinggi Indonesia.
Karena itu, menggratiskan PTN sementara jutaan mahasiswa PTS tetap menanggung biaya sendiri berisiko menciptakan ketimpangan baru. Hak memperoleh pendidikan tidak berubah hanya karena seorang mahasiswa belajar di kampus swasta.
Berbagai estimasi kasar yang beredar memperkirakan kebutuhan pendidikan tinggi gratis apabila cakupannya diperluas hingga PTS dapat bergerak ke kisaran Rp250–300 triliun per tahun. Pemerintah harus segera menghitung biaya riil pendidikan tinggi nasional: berapa kebutuhan PTN, berapa kebutuhan PTS, berapa yang selama ini dibayar mahasiswa, berapa biaya operasional perguruan tinggi, dan bentuk intervensi apa yang paling tepat bagi PTS. Angka yang beredar tersebut dapat ditempatkan sebagai skenario awal untuk membuka diskusi.
Bagi EN-LMND, fakta bahwa kebutuhan pendidikan tinggi gratis PTN–PTS diperkirakan berada pada skala ratusan triliun tidak dapat dijadikan alasan untuk mundur. Angka itu justru harus dibandingkan dengan kemampuan negara mengalokasikan Rp240 triliun untuk MBG. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan tinggi gratis adalah persoalan distribusi dan prioritas anggaran negara.
Mawar menegaskan:
“Jangan jadikan mahasiswa PTS sebagai warga kelas dua dalam pendidikan. Kalau pemerintah sudah menghitung kebutuhan PTN, hitung juga kebutuhan PTS. Anak buruh, petani, nelayan, pedagang kecil dan pekerja yang kuliah di kampus swasta memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa masa depan mereka ditentukan oleh kondisi ekonominya”.
Bagi EN-LMND, akar persoalannya terletak pada beban pembiayaan pendidikan tinggi yang masih terlalu besar ditanggung mahasiswa dan keluarga. Selama biaya menjadi penentu utama akses terhadap kampus, pendidikan tinggi akan terus lebih mudah dijangkau mereka yang mempunyai kemampuan ekonomi.
Atas dasar itu, EN-LMND mendesak pemerintah dan DPR menghentikan MBG dan mengalihkan prioritas Rp240 triliun tersebut untuk pendidikan tinggi gratis. Pembiayaan dapat dimulai dari kebutuhan PTN yang telah dihitung sekitar Rp93,7 triliun, kemudian diperluas melalui skema pembiayaan publik bagi mahasiswa PTS berdasarkan kebutuhan riil yang harus segera dihitung pemerintah.
Mekanisme PTN dan PTS tidak harus sama, tetapi prinsipnya harus tegas : status negeri atau swasta tidak boleh menentukan hadir atau tidaknya negara dalam menjamin hak pendidikan.
Bagi EN-LMND, negara tidak bisa terus berbicara tentang Indonesia Emas, industrialisasi, bonus demografi dan kedaulatan teknologi sementara biaya kuliah masih menjadi tembok bagi anak rakyat untuk memasuki perguruan tinggi. Mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan keberanian mendistribusikan kekayaan negara kepada pendidikan, bukan menyerahkan masa depan generasi muda kepada kemampuan ekonomi keluarganya.
Bagi EN-LMND, negara harus mengambil tanggung jawab yang jauh lebih besar. Hentikan Rp240 triliun MBG dari anggaran pendidikan. Alihkan untuk pendidikan tinggi gratis. Gratiskan PTN. Bangun skema pembiayaan publik bagi PTS.
