BERITAOPINI.ID PRABUMULIH SUMSEL | Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Viktoria, SH., M.Si, bersama Walikota Prabumulih H. Arlan dan Sekretaris Daerah H. Elman, ST., MM, mengikuti Video Conference dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Pusat terkait Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah dan Monitoring Center for Prevention Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Lantai 7, Pemerintah Kota Prabumulih, pada Rabu (05/03/2025).
Vidcon tersebut dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri , Sang Made Mahendra Jaya, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah serta perwakilan DPRD se-Indonesia.
Dalam acara ini, turut hadir berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Prabumulih, di antaranya Inspektorat, Setwan, BKPSDM, Bappeda, BPKAD, Diskominfo, PUPR, Perkim, UKPBJ, DPMTSP, Disdikbud, Dinkes, RSUD, Satpol PP, Bapenda, DLH, Disperindag, Dishub, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinsos, BPBD, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi.
Ketua DPRD Kota Prabumulih, Deni Viktoria, tegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta program pembangunan daerah.
“DPRD Kota Prabumulih mendukung penuh upaya pencegahan korupsi yang dicanangkan oleh KPK. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan agar tata kelola pemerintahan semakin bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
“Deni juga berharap agar IPKD dan MCP dapat menjadi alat efektif dalam memantau serta meningkatkan integritas pemerintah daerah”,
Kami berharap dengan adanya Indikator IPKD dan MCP ini, Kota Prabumulih dapat semakin meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat komitmen dalam mencegah praktik korupsi di segala lini,” tambahnya.
“Dalam kesempatan tersebut dirinya juga mengatakan, dengan adanya pertemuan ini, diharapkan Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD Kota Prabumulih dapat semakin memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi demi menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas”. ‘rd’
