By admin 
Foto : Andri Kristanto menunjukkan bukunya yang ke-39, berjudul ‘Mengenal Lebih Dekat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia’.
BERITAOPINI.ID PURWOREJO JATENG | Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Andri Kristanto meluncurkan sebuah buku yang berisi pengalaman pengadaan tanah untuk proyek negara dan kepentingan umum.
Andri Kristanto yang sebelumnya telah beberapa kali menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) seperti di Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, dan proyek pengendalian banjir sungai Bogowonto serta kawasan Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA).
Pengalaman tersebut dia uraikan dalam bukunya yang ke-39 dengan judul ‘Mengenal Lebih Dekat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia’.
“Buku ini merupakan poin-poin pengalaman saya saat melaksanakan pengadaan tanah untuk Bendungan Bener. Saya ingin membagi pengalaman di setiap tahapan, dari perencanaan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Seperti Pengadaan Tanah Bendungan Bener bisa selesai tahun 2024. Setiap permasalahan yang muncul kita beri solusi, sekarang aman terkendali. Saya mencoba menulis pengalaman saya sejak Agustus hingga Desember 2024, pada 10 Maret 2025 lalu, buku tersebut sudah dilaunching,” jelas Andri, Selasa (12-3-2025), di ruang kerjanya.
Lebih lanjut, Andri menambahkan pada 10 Maret lalu, buku tersebut sudah jadi dan berada di tangannya. Buku setebal 254 halaman tersebut, berisi 4 bab, yang memberi informasi tahapan pengadaan tanah, bisa diterapkan untuk pengadaan tanah apapun.
“Saya yakin setiap tahapan ada permasalahan. Setiap permasalahan ada solusi. Contoh sewaktu pengadaan kemarin (bendungan Bener dan pengendalian banjir kawasan YIA) ada banyak persoalan dan yang sudah saya tulis dalam buku ini, saya sampaikan solusinya,” imbuhnya.
Disampaikan Widodo, buku tersebut bisa dibaca bagi semua kalangan, BPN bisa untuk panduan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kata kunci di tahap awal pada perencanaan, baru melibatkan warga yang nantinya akan terdampak.
Setelah itu baru menyusun pengadaan tanah, dengan kondisi sudah mantap.
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomer 19 tahun 2021, sekarang BPN dilibatkan dalam pengadaan tanah. Saya sampaikan aturan pemerintah apa adanya, sesuai regulasinya, selain itu saya juga memberikan ulasan dengan bahasa saya sendiri, bahasa yang mudah dimengerti,” tutur Andri.
Buku yang diterbitkan oleh Gava Media Yogyakarta tersebut mengulas pengadaan tanah dilakukan untuk menunjang berbagai jenis pembangunan yang sifatnya strategis dan memberikan manfaat bagi masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum dan proyek strategis nasional (PSN).
“Bagi pegawai BPN, buku ini merupakan panduan dalam bekerja pada proses pengadaan tanah, dari perencanaan hingga pelepasan hak atas tanah dan penerimaan ganti kerugian,” tutupnya.
(Ariyanti)