BERITAOPINI.ID BLORA JATENG | Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Blora, Nur Laili Khoirunnisa, menegaskan sikap tegas organisasinya dalam menolak dan menuntut pencabutan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Menurutnya, regulasi tersebut dapat memicu munculnya Rancangan Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri) yang berpotensi memperkuat sistem pemerintahan yang lebih militeristik.
Ia menilai keberadaan UU TNI berisiko menjadikan demokrasi sekadar simbol tanpa makna, sementara otoritarianisme justru semakin menguat. “Kami khawatir UU ini akan menggeser nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan, sehingga kekuasaan semakin terkonsentrasi di tangan militer,” ujarnya, Senin (24/03/2025).
Meskipun belum ada instruksi resmi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Jawa Tengah terkait aksi turun ke jalan, PC IMM Blora tetap berkomitmen mengawal isu ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi ancaman dari regulasi tersebut.
“Kami akan terus menyuarakan penolakan ini, baik melalui diskusi, kajian akademik, maupun penyebaran informasi di media sosial. Hal ini penting agar masyarakat memahami dampak jangka panjang dari UU TNI terhadap sistem pemerintahan kita,” tambah Nur Laili Khoirunnisa.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah adalah bentuk kontrol sosial yang tidak boleh diabaikan. PC IMM Blora akan terus berada di garis depan untuk mengawal isu-isu demokrasi dan kebijakan publik yang dinilai merugikan rakyat.
Selain itu, ia juga mengajak elemen mahasiswa lainnya untuk ikut bersikap kritis dan tidak diam terhadap perubahan regulasi yang berpotensi merugikan demokrasi. “Gerakan mahasiswa harus tetap solid dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak rakyat,” tegasnya.
Nur Laili Khoirunnisa menambahkan, PC IMM Blora akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan langkah strategis dalam menanggapi kebijakan ini. Ia berharap aspirasi mereka dapat didengar oleh pemangku kebijakan di tingkat nasional.
Dengan sikap yang tegas, PC IMM Blora menunjukkan komitmennya sebagai organisasi mahasiswa yang aktif mengawal demokrasi dan menentang segala bentuk kebijakan yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis. (AM)