BERITAOPINI.ID PALI SUMSEL | PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4 akhirnya angkat bicara terkait sejumlah pemberitaan negatif yang marak beredar di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Perusahaan migas milik negara ini menggelar kegiatan bertajuk “Edukasi Media” pada Kamis (15/5/2025), bertempat di Gedung Patra Ria Adera Field, Kecamatan Abab.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan wartawan dari berbagai media, meskipun tak semua undangan hadir. Dalam pertemuan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu, manajemen Adera Field memaparkan berbagai materi, mulai dari profil operasional Zona 4, pengenalan energi fosil, hingga tantangan lapangan dalam industri hulu migas.
Adera Field Manager, Adam Syukron Nasution, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan media sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kegiatan operasional PHR.
“Dengan edukasi ini, kami berharap rekan-rekan media bisa menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat tentang apa yang kami kerjakan,” ujarnya.
Namun demikian, Ketua PWI Kabupaten PALI, Joko Sadewo, yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut, menilai hubungan antara media dan PHR saat ini tidak seharmonis sebelumnya.
Menurutnya, sistem komunikasi dan kehumasan di tubuh PHR Zona 4 mulai kehilangan arah. Salah satu contohnya adalah ketika ia mencoba menghubungi PIC Media, namun tidak mendapat respons.
“Padahal, kami ingin memberi ruang bagi Pertamina untuk menyampaikan klarifikasi di media. Tapi komunikasi seperti ini justru menutup ruang dialog,” katanya.
Joko juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kondisi serupa mungkin juga dirasakan oleh mitra PHR lainnya, termasuk pemerintah dan masyarakat. Hal ini, menurutnya, dapat memicu gesekan sosial di tengah masyarakat.
“Sudah saatnya PHR melakukan evaluasi internal agar kinerja dan hubungan eksternal mereka bisa kembali sehat dan profesional,” tegasnya.
Seperti diketahui, PHR Adera Field belakangan menjadi sorotan akibat sejumlah isu, antara lain kebocoran pipa, dugaan pencemaran lingkungan, kerusakan lahan warga, serta polemik terkait sistem rekrutmen tenaga kerja.
