BERITAOPINI.ID JAKARTA | Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menggelar aksi buruh di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, Minggu 1 Juni 2025. Presiden KSPN, Ristadi, dalam konferensi pers menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mendalam atas meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan hancurnya sektor produksi nasional akibat maraknya impor ilegal.
“Kami memilih 1 Juni sebagai hari aksi karena ini momen simbolik. Hari Lahir Pancasila seharusnya jadi pengingat bagi pemerintah untuk menegakkan sila kelima: Keadilan Sosial. Kami ingin bertanya, apakah keadilan itu masih ditegakkan?” ujar Ristadi di hadapan awak media.
Ristadi menjelaskan bahwa aksi dilakukan pada hari libur untuk menghindari gangguan terhadap produktivitas industri.
“Kami jarang sekali turun aksi, kecuali keadaan benar-benar mendesak. Hari libur kami pilih agar tidak mengganggu produksi, karena buruh sedang tidak bekerja,” jelasnya.
KSPN menyoroti gelombang PHK yang melanda industri padat karya, mulai dari tekstil, elektronik, otomotif, hingga perhotelan. Salah satu penyebab utamanya, menurut Ristadi, adalah membanjirnya barang-barang impor, termasuk yang masuk secara ilegal.
“Banyak produk impor ilegal dengan harga murah masuk ke pasar, mematikan produk dalam negeri. Bahkan pengusaha bilang, kalau barang itu legal masih bisa bersaing. Tapi kalau ilegal, kami tidak kuat,” katanya.
Ia mendesak pemerintah untuk bertindak tegas memberantas impor ilegal dan menegakkan hukum. Kritik juga dilayangkan terhadap Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang dinilai memperlonggar masuknya barang-barang impor, khususnya produk jadi.
“Aksesoris garmen seperti benang dan resleting masih diatur, tapi baju jadi dibiarkan bebas masuk. Ini menguntungkan importir tapi menghancurkan produsen dalam negeri,” tegas Ristadi.
Ia mengingatkan bahwa produsen lokal menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak dibanding importir. Ketika industri dalam negeri tumbang, efek domino yang ditimbulkan sangat besar, mulai dari meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, hingga lumpuhnya usaha kecil dan menengah.
Dalam aksi ini, sekitar 10.000 buruh dari 1.000 perusahaan turut serta. Jika dalam waktu satu bulan ke depan tidak ada tanggapan dari pemerintah, KSPN berencana melanjutkan aksi protes di masing-masing pabrik dan lokasi kerja.
Selain isu PHK dan impor, KSPN juga menyuarakan penolakan terhadap wacana perpanjangan usia pensiun ASN hingga 70 tahun. Ristadi menyebut kebijakan itu akan menghambat regenerasi tenaga kerja.
“Maaf saja, banyak ASN senior yang justru tidak produktif. Kalau pekerja manufaktur dipaksa kerja sampai usia 70 tahun, jangan sampai mati di pabrik baru berhenti,” sindirnya.
Sebagai penutup, Ristadi mengkritik ketimpangan perlindungan industri nasional.
“Negara liberal seperti Amerika saja melindungi industrinya dengan tarif. Mengapa kita, yang katanya negara Pancasila, justru membiarkan industri kita hancur? Kami minta negara hadir untuk rakyatnya agar tetap bisa bekerja dan hidup layak,” pungkasnya.
