BERITAOPINI.ID KENDAL JATENG | Sekitar 100 petani dari Desa Dayunan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Kendal. 2 Juli 2025
Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap rencana eksekusi lahan warisan yang mereka klaim milik sah keluarga sejak puluhan tahun lalu, yang kini hendak diambil alih oleh perusahaan yang di duga fiktif bernama PT Soekarli Nawa Putra
Aksi yang difasilitasi oleh LBH Semarang ini merupakan buntut dari surat undangan rapat koordinasi dari PN Kendal terkait rencana pencocokan objek eksekusi atau _constatering_ yang dijadwalkan pada 30 Juli 2025 mendatang.
Warga khawatir langkah ini merupakan awal dari upaya paksa penggusuran yang selama ini terus mereka lawan.
Dalam pernyataannya, petani Dayunan menyebut bahwa tanah tersebut merupakan hak milik adat yang diturunkan secara turun-temurun. Mereka menuding adanya manipulasi pada tahun 1970 oleh oknum kepala desa yang meminta mbah-mbah mereka menyerahkan lahan kepada negara, namun justru diserahkan ke PT Soekarli dan ditanami cengkeh.
Hingga kini, menurut warga, dokumen pertanahan dari BPN masih menyatakan tanah tersebut atas nama keluarga mereka.
Tuntutan para petani Dayunan, yang juga ditegaskan oleh LBH Semarang dalam unggahan resminya adalah:
- Meminta kepada Pengadilan Negeri Kendal untuk menetapkan putusan pengadilan sebagai non-executable, karena obyek sengketa masih memiliki dasar hukum kepemilikan oleh warga.
- Menuntut keluarga besar Soekarli untuk menghentikan segala bentuk upaya perampasan tanah, baik melalui pengadilan maupun cara-cara manipulatif lainnya.
- Menyerukan penghentian kolusi antara lembaga peradilan dengan perusahaan, yang dianggap mengancam hak hidup dan ruang produksi warga desa.
Aksi ini menjadi simbol perlawanan agraria yang tak hanya soal lahan, tetapi juga tentang harga diri, keadilan sejarah, dan keberlanjutan hidup keluarga petani di tengah arus kapitalisasi tanah
