BERITAOPINI.ID PESISIR BARAT LAMPUNG| Penandatanganan Pakta Integritas Internal oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat pada Rabu (21/1/2026) bukan sekadar seremoni. Di tengah agenda reformasi birokrasi, komitmen ini menjadi tolok ukur awal bagi upaya membangun layanan pertanahan yang disiplin dan berorientasi kinerja.
Kegiatan yang digelar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat tersebut diikuti oleh seluruh pegawai dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat, Yusuf Hadirekso, S.H., M.Kn., CFrA., QRMP. Penandatanganan pakta integritas menegaskan komitmen institusi dalam menjunjung nilai integritas, meningkatkan disiplin aparatur, serta mendorong pencapaian target kinerja secara terukur.
Dalam konteks pelayanan publik, sektor pertanahan kerap dihadapkan pada tantangan administratif yang kompleks, tuntutan kepastian waktu layanan, serta kebutuhan konsistensi disiplin aparatur. Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat secara luas, seiring arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional yang menekankan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat, Yusuf Hadirekso, menegaskan bahwa pakta integritas harus dimaknai lebih dari sekadar dokumen formal.
“Pakta integritas ini adalah komitmen bersama untuk bekerja secara disiplin, jujur, dan profesional, serta fokus pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa integritas aparatur merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas layanan pertanahan. Menurutnya, pencapaian target kinerja tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan terhadap prosedur, kedisiplinan waktu kerja, serta tanggung jawab pegawai dalam melayani masyarakat.
Meski demikian, penandatanganan pakta integritas ini menandai titik awal yang membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaan. Implementasi nilai integritas akan sangat bergantung pada penguatan pengawasan internal, evaluasi kinerja yang berkelanjutan, serta ketegasan pimpinan dalam menegakkan disiplin tanpa pengecualian.
Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang menargetkan birokrasi berkelas dunia, publik berharap komitmen yang telah ditegaskan ini dapat diterjemahkan ke dalam perbaikan nyata pada layanan pertanahan, khususnya dalam hal kepastian, ketertiban, dan profesionalisme aparatur di Kabupaten Pesisir Barat.
Dengan demikian, pakta integritas yang ditandatangani tidak berhenti pada simbol komitmen, melainkan menjadi pijakan menuju pembuktian kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
