BERITAOPINI.ID OKU SUMSEL | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Yang konon digagas sebagai upaya negara untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Secara normatif, tujuan tersebut tentu sulit ditolak. Namun, dalam perspektif kebijakan publik, suatu program tidak hanya dinilai dari niat baiknya, tetapi juga dari ketepatan prioritas, efisiensi anggaran, dan relevansi terhadap persoalan struktural yang dihadapi masyarakat.
Temuan sidak yang dilakukan oleh pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) justru membuka ruang refleksi kritis terhadap program ini. Dalam banyak kasus kebijakan publik, pengawasan lapangan seringkali mengungkap persoalan mendasar: mulai dari kualitas distribusi, kesiapan infrastruktur, hingga kapasitas pelaksana di daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa MBG bukan sekadar persoalan teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut ketepatan desain kebijakan sejak awal.
Dalam kajian implementasi kebijakan, “George C. Edwards” menegaskan bahwa keberhasilan program negara sangat bergantung pada kesiapan sumber daya, struktur birokrasi, dan kejelasan mekanisme pelaksanaan. Program dengan skala nasional seperti MBG memerlukan jaringan distribusi yang kompleks dan sistem pengawasan yang ketat. Tanpa kesiapan tersebut, program berisiko menjadi kebijakan mahal dengan efektivitas yang rendah.
Dari sudut pandang ekonomi politik, kritik terhadap MBG juga dapat ditempatkan pada persoalan prioritas anggaran negara. Dalam situasi fiskal yang terbatas, pemerintah seharusnya menempatkan sumber daya pada sektor yang memiliki dampak struktural lebih luas, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, atau penguatan ekonomi lokal. Program makan gratis berpotensi menjadi solusi yang bersifat simptomatik, bukan menyelesaikan akar masalah kemiskinan dan ketimpangan.
Selain itu, pendekatan bantuan konsumtif seperti MBG dapat memunculkan risiko ketergantungan kebijakan (policy dependency).
Alih-alih memperkuat kapasitas keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri, negara justru mengambil peran yang terlalu dominan dalam ranah yang sebenarnya dapat diperkuat melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi.
Oleh karena itu, pandangan terhadap MBG bukan berarti menolak agenda peningkatan gizi anak, melainkan mempertanyakan apakah mekanisme yang dipilih merupakan cara paling efektif dan berkelanjutan?. Program yang menyerap anggaran besar seharusnya melalui kajian kebutuhan yang mendalam serta mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Dengan demikian, sidak yang di lakukan perhari ini mengungkap berbagai persoalan di lapangan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai evaluasi teknis, tetapi juga sebagai momentum untuk meninjau kembali arah kebijakan MBG secara lebih kritis. Pembangunan manusia memang penting, tetapi kebijakan publik yang baik harus mampu menyeimbangkan antara tujuan ideal, kapasitas negara, dan prioritas kebutuhan masyarakat secara lebih rasional !!!
Budi Tarra (Aktivis GMNI / Persatuan Alumni GMNI?)
#EvaluasiMBG #KebijakanPublik #PrioritasAnggaran #EfektivitasKebijakan #TataKelolaAnggaran #Gmni #Budytarra
