BERITAOPINI.ID JAKARTA |Ketua KNPI DKI Jakarta, Husnul Jamil, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan tarif Rp3.500 untuk layanan TransJabodetabek SH2 rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadirkan transportasi publik yang terjangkau, nyaman, dan terintegrasi bagi masyarakat. 17 Maret 2026
PT TransJakarta telah mengoperasikan layanan TransJabodetabek SH2 yang menghubungkan Blok M dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kehadiran layanan ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan moda transportasi efisien menuju bandara dengan biaya yang lebih ekonomis.
Selama masa uji coba tiga bulan, tarif yang diberlakukan sebesar Rp3.500. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum, sekaligus memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat. Meski demikian, mengingat panjangnya rute serta besarnya biaya operasional dan subsidi, evaluasi tarif akan dilakukan setelah masa uji coba berakhir.
Secara operasional, layanan ini didukung oleh 14 unit bus yang beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB, dengan waktu tunggu berkisar antara 10 hingga 20 menit. Layanan ini diproyeksikan mampu melayani hingga 2.000 penumpang per hari. Fasilitas bus juga dirancang ramah bagi pengguna bandara, dengan tersedianya ruang penyimpanan koper tanpa mengurangi kenyamanan penumpang.
Husnul Jamil menilai kebijakan ini sebagai bentuk intervensi kebijakan publik yang tepat dalam mendorong aksesibilitas dan efisiensi transportasi perkotaan.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya berdampak pada pengurangan kemacetan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi mobilitas dan produktivitas masyarakat. Integrasi layanan transportasi menuju simpul strategis seperti bandara juga menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan dan berbasis jaringan.
Ia berharap kebijakan inovatif ini dapat terus dikembangkan dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu menciptakan ekosistem transportasi publik yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di DKI Jakarta.
